
JAKARTA - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara, Sunggono menghadiri acara Pembahasan usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (21/4).
Tampak hadir dalam acara tersebut Plt Kadis Sosial Kukar, Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto, serta Perwakilan Bappeda Kukar dan dinas terkait lainnya.
Sekkab Kukar, Sunggono mengatakan, Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial telah mengajukan proposal mengenai Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program Kabinet Merah Putih yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Soebianto.
Proses verifikasi dokumen usulan sekolah Rakyat tersebut telah mendapat persetujuan dari tim verifikator perwakilan Kementerian atau lembaga yang terdiri dari Kemensos Ri ( Agung Hendrawan-Valerina Gloria), Tut Wijayanti (Kemendagri) Ghina Febriana Khairunisa, (Kementerian PU), Budi Darma (Kemen dikdasmen) ,Raymon Yoesef(BPN ATR), serta Yuyun Maryuna (Kemenag).
Dalam usulan tersebut, Pemkab Kukar mengusulkan 3(tiga) lokasi untuk sekolah Rakyat ini yaitu 2 di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu dan 1 di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.
Dari hasil verifikasi, Kemensos RI siap melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat. Mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai permasalahan dan daerah bisa mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat.
Saat ini, para kepala daerah dari beragam wilayah memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat. Para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos untuk selanjutnya dilakukan asesmen.
Program itu merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antar generasi.
“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” jelas Sunggono.
Ia juga menambahkan, Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin.
Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.
Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan, pemerintah antara lain bakal melaksanakan renovasi dan revitalisasi sekolah; pelaksanaan sekolah unggulan, sekolah taruna Indonesia.
Pembentukan Sekolah Rakyat semua masih harus berproses, terutama melalui tahapan verifikasi dari tim yang akan berkoordinasi dengan masing-masing pemda.
“Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Sunggono.(adv/arp)



