Perjalanan Dinas Dipangkas, Anggaran Berau Fokus ke Program Asta Cita

TANJUNG REDEB – Formula efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemerintah Pusat masih menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau. Pasalnya, sampai saat ini belum ada kepastian angka dari efisiensi tersebut.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Endah Ernany Triariani mengatakan, proses efisiensi anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan serius di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Sampai saat ini kami juga masih menunggu terkait dengan kebijakan tersebut,” ujarnya kepada awak media ini.
Ia hanya dapat memastikan, bila efisiensi anggaran ditujukan untuk menyukseskan program Asta Cita pemerintah pusat.
Di antaranya, program ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, program makan bergizi gratis atau MBG, termasuk pembangunan infrastruktur jalan pendukung ketahanan pangan daerah.
"Muara anggaran yang dihemat, akan dialihkan ke Asta Cita," ungkapnya.
Dalam Inpres Nomor: 1/2025 tentang efisiensi APBN dan APBD, diamanahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemangkasan belanjaan yang tak perlu pada batang tubuh anggaran pemerintah.
Dirinya menyebut, bila hal tersebut telah dilakukan sebelumnya. Namun, pada kali ini TAPD akan memilah kembali belanja yang berpotensi dipangkas. Seperti perjalanan dinas atau studi tiru.
“Mungkin semua sudah tahu apa saja yang menjadi titik sasaran pemangkasan, salah satunya yakni perjalanan dinas,” tuturnya.
Dalam inpres tersebut akan memengaruhi batang tubuh APBD Berau. Sebab dana transfer pusat ke daerah (TKD) tak diberikan lagi ke daerah. "Nanti akan dilihat perubahan dalam tubuh APBD-nya, kalau dikurangi transfer pusat," sebut dia.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Berau, Gamalis menyebut kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi inflasi yang sedang berlangsung.
Salah satu isu yang disoroti Gamalis, dampak dari pengurangan ini adalah pembagian Dana Alokasi Khusus (DAK).
Jika DAK dipangkas, akan langsung berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan keberlangsungan program-program pembangunan di daerah.
"Tentu akan memengaruhi APBD kita dan akan menjadi persuasif. Ini membutuhkan penyesuaian anggaran yang cukup serius," ucapnya.
Selain itu, adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen juga turut memberikan dampak signifikan.
"Saya rasa ini adalah bagian dari upaya pemerintah menciptakan program yang lebih efisien dan berkelanjutan," ungkap Gamalis.(aky/arp)



