
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau merupakan 1 dari 306 daerah yang mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Perihal pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bujangga yang masih menggunakan metode pembukaan terbuka atau open dumping.
Pengawas Lingkungan Hidup, DLHK Berau, Irwadi Ahmadi Siregar mengakui, surat peringatan dari KLH itu diberikan pada Desember tahun lalu. Dengan meminta kepala daerah melakukan pembenahan terhadap TPA.
Hal tersebut juga selaras dengan proses pemindahan atau relokasi TPA Bujangga ke Kampung Pegat Bukur. Saat ini, prosesnya masih dipersiapkan. Di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau tengah melakukan pengerjaan fisik.
“Alhamdulillah, untuk di Kabupaten Berau kepala daerah (bupati, red) sudah merespons adanya hal tersebut,” ucapnya.
Ia menjelaskan, metode yang dipakai di TPA Bujangga masih berupa open dumping. Dengan rata-rata sampah yang masuk berkisar 70 sampah 80 ton per hari.
Namun, untuk TPA baru, akan menggunakan metode sanitary landfil. Serta penanganannya seperti gas metan, air lindi dan semua konsep sanitary landfill lainnya.
“Lahan yang dikerjakan untuk TPA baru nanti berkisar 4,8 hektare. Kalau DPUPR sudah selesai mengerjakannya tahun ini, kami akan langsung pindah,” katanya.
“Sementara untuk TPA Bujangga akan kami kembalikan ke ruang terbuka hijau. Tinggal ditanami saja lagi,” sambungnya.
Lebih lanjut, perihal peralatan untuk TPA baru di Pegat Bukur, ia menjelaskan akan menggunakan peralatan yang ada di TPA Bujangga saat ini. Serta akan dilakukan pengadaan secara bertahap.
“Sudah ada juga kami lakukan peremajaan dan penambahan PC 200,” ungkap pria yang juga menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kabid Kebersihan, Pengelolaan Sampah, dan Penanganan Limbah B3 itu.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto mengakui pengelolaan sampah secara terbuka atau open dumping sudah tidak layak lagi diterapkan. Sebab, pengelolaannya sangat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Misalnya pencemaran udara, air tanah hingga memunculkan kerusakan ekosistem di sekitar,” katanya.
Pengelolaan sampah yang kurang memadai, dinilainya akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Sehingga pemerintah daerah harus segera melakukan pembenahan terhadap pengelolaan TPA.
Apalagi, dengan rencana relokasi TPA Bujangga ke lokasi baru, Dedy mengingatkan agar pemerintah daerah bisa menerapkan pengelolaan yang baik.
“Jika tidak dikelola baik, akan menjadi sumber penularan penyakit, perkembangbiakan hewan seperti tikus, hingga kecoa,” imbuhnya.(aky/arp)



