
TANJUNG REDEB – Sistem e-katalog telah beralih ke versi 6. Seluruh penyedia dan pengguna jasa pun diminta untuk segera beralih sebelum akhir Februari 2025.
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berau, Jimmy Arwi Siregar mengatakan, sosialisasi terkait peralihan ke versi terbaru ini akan dilakukan oleh UKPBJ. Supaya memastikan seluruh pihak memahami perubahan dan prosedur yang berlaku.
Saat ini e-katalog versi 6 sudah mulai diterapkan di Kabupaten Berau. Namun, e-katalog versi 5 masih dapat digunakan hingga akhir Februari 2025. “Kami harap penyedia dan juga pengguna jasa sudah mulai beralih ke e-katalog versi 6,” ucapnya kepada Berau Post.
Untuk mendukung transisi ini, pihaknya akan segera melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyedia jasa yang terdaftar di e-katalog.
Adapun perbedaan utama antara e-katalog versi 5 dan versi 6 terletak pada kewenangan untuk membuka etalase produk. Pada e-katalog versi 5, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuka etalase produk dengan persetujuan dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau. Namun, pada e-katalog versi 6, semua kewenangan tersebut sepenuhnya berada di pusat.
Dengan kata lain, jika suatu produk tidak tersedia dalam etalase yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maka pemerintah daerah tidak dapat membuka etalase tersebut.
“Di e-katalog versi 6 semua kewenangan dari pusat. Kalau dari sana tidak ada etalase yang kita inginkan, ya tidak bisa membuka etalase itu,” terangnya.
Lanjutnya, sebagai bagian dari sosialisasi, UKPBJ Berau berencana untuk terlebih dahulu mengundang OPD di lingkungan Pemkab Berau sebagai pengguna jasa untuk mengenalkan perubahan ini. Setelah itu, penyedia jasa yang terdaftar di e-katalog versi 5 atau yang baru akan diundang untuk mengikuti proses peralihan ke e-katalog versi 6.
“Kami berharap, sebelum akhir Februari 2025, seluruh penyedia jasa dan pengguna jasa sudah melakukan peralihan dan memahami sistem yang baru ini,” harapnya.
Meskipun penggunaan e-katalog belum diwajibkan, keterlibatan penyedia jasa dalam e-katalog masih terbilang rendah. Karena sebagian besar pengadaan barang dan jasa masih dilakukan secara langsung.
Jika ada kebijakan yang mendorong penggunaan e-katalog, diharapkannya sistem ini dapat lebih ramai dan optimal. Sesuai dengan tujuan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pun persyaratan untuk mendaftarkan produk ke dalam e-katalog tidak terlalu sulit. Namun banyak penyedia jasa yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratannya.
“Kami sudah menerima banyak konsultasi, hanya saja beberapa penyedia jasa mungkin belum datang untuk mendapatkan penjelasan langsung. Kami membuka ruang untuk mereka yang ingin berkonsultasi,” pungkasnya. (*/aja/arp)
