Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Siskeudes dan Sispades Jadi PR Besar Aparat Kampung Berau

B
Penulis: Beraupost❯
Kepala DPMK Berau, Tentram Rahayu
Kepala DPMK Berau, Tentram Rahayu

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tentram Rahayu, berharap mendapat tambahan dana untuk meningkatkan kemampuan aparat kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Hal ini penting agar pengelolaan keuangan desa lebih baik dan agar organisasi kampung dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.


Advertisement

Tentram Rahayu mengungkapkan perlu adanya tambahan dana untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kampung serta LKD. Hal itu penting untuk menunjang kinerja berbagai organisasi yang ada di desa, seperti TP PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Karang Taruna, Lembaga Pemasyarakatan Kampung (LPM), hingga Rukun Tetangga (RT).

"Ini tentu dapat memperkuat peran aparatur dan lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan berbagai tugas di tingkat kampung," katanya.

Ditegaskannya, bahwa sistem keuangan desa (Siskeudes) dan sistem pengelolaan aset desa (Sispades) perlu dikuasai dengan baik oleh perangkat kampung. Untuk itu, pelatihan kembali bagi mereka sangat dibutuhkan. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas bagi bendahara kampung dalam mengelola keuangan desa agar pengelolaannya semakin baik dan transparan.

Advertisement

Menurutnya, jika diberikan porsi dana dari pengalihan dana perjalanan dinas, pihaknya berencana untuk mengarahkan dana tersebut untuk program peningkatan kapasitas ini, baik untuk pemerintah kampung maupun untuk LKD.

Lebih lanjut, Tentram juga menyoroti tugas Posyandu yang kini semakin berat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu. Dalam aturan tersebut, Posyandu tidak hanya bertanggung jawab pada masalah kesehatan, tetapi juga harus menangani enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) lainnya.

"Sehingga, peningkatan kapasitas bagi kader posyandu harus menjadi prioritas agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas baru ini dengan baik," ucapnya.

Advertisement

Tahun 2024 lalu, Kabupaten Berau berkesempatan mendapat peningkatan kapasitas LKD dari Pemprov Kaltim, namun hanya untuk 150 orang saja. Jumlah itu belum dapat mengcover seluruh anggota LKD di Kabupaten Berau.

"Jadi belum semua anggota dapat mengikuti program peningkatan kapasitas tersebut. Kami harap ada solusi untuk memastikan lebih banyak anggota LKD dapat mengikuti pelatihan dan peningkatan kapasitas," sambungnya.

Pun saat ini pihaknya juga sedang dipersiapkan program makan bergizi gratis, sesuai dengan arahan dari Kemendes yang mengharuskan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk berperan aktif dalam program tersebut. Misalnya untuk kampung sentra beras dapat menjadi suplier prrogram makan bergizi gratis

"Begitu juga dengan BUMK yang memiliki usaha telur ayam, akan didorong untuk dapat berkontribusi dalam program makan bergizi tersebut. Kami berharap BUMK tidak hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar berperan aktif dalam mendukung program ini," tegasnya.

Namun, yang menjadi kendala adalah persyaratan yang cukup berat. Salah satunya dengan memasukan produk dalam e-katalog. Kendati begitu, diyakini semua sedang berproses dan dirinya optimistis BUMK bisa mengambil peran tersebut.

Dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur kampung dan LKD, diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah kampung dalam melayani masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan bersama.

"Pemkab Berau terus berupaya mendukung program-program ini agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perkembangan kampung yang ada," tandasnya. (*/aja/hmd)

Advertisement
Editor : Nurismi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer