
TANJUNG REDEB - Pemerintah Pusat menginginkan adanya keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mencakup delapan prioritas nasional, dalam rangka memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, usai mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Nansional (Musrenbangnas) RPJMN tahun 2025-2029 melalui zoom meeting, di ruang rapat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Senin (30/12).
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Pusat menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada keadilan. Selain itu, pemerintah juga mendorong inovasi serta kolaborasi antara berbagai pihak, untuk menciptakan sinergitas dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
"Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah, termasuk Kabupaten Berau dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun mendatang," terangnya.
Sementara Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany Triariani, menjelaskan, arahan penting dalam musrenbangnas tersebut bahwa seluruh provinsi, kabupaten, dan kota harus memastikan bahwa penyusunan RPJPD mereka selaras dengan RPJMN yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045.
Disebutnya, ada delapan prioritas nasional yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJPD yang dikenal dengan istilah "asta cita". Prioritas-prioritas tersebut meliputi penguatan ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), serta memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pemerintah juga fokus pada upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Lebih lanjut, pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritiman menjadi bagian integral dari prioritas nasional yang harus diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan prestasi olahraga, serta peningkatan kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, juga menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMN.
Selain itu, pentingnya melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta mendorong pembangunan ekonomi yang merata melalui program pemberdayaan desa dan pemberantasan kemiskinan.
Reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, juga merupakan bagian dari prioritas nasional yang tidak boleh diabaikan.
Sehingga, seluruh program yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Berau harus selaras dengan prioritas nasional tersebut.
"Setiap kegiatan atau sub-kegiatan yang ada di OPD harus ditandai atau ditagging agar sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN," ucapnya.
Untuk tahun 2024 ini, Bapelitbang Berau telah menyusun teknografik RPJMD 2025-2029 yang disusun berdasarkan evaluasi RPJMD sebelumnya dan kondisi terkini, dengan tetap mengacu pada kerangka teoritis yang ada.
Teknografik RPJMD 2025-2029 itu nantinya akan dipadukan dengan visi dan misi Bupati Berau terpilih setelah pelantikan yang sebelumnya direncanakan pada Februari, namun diundur menjadi Maret 2025.
Oleh karena itu, RPJMD 2025-2029 harus sudah ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda) paling lambat pada September 2025, atau enam bulan setelah pelantikan bupati.
"Program yang disusun di setiap OPD nantinya harus ditagging untuk memastikan keselarasan dengan salah satu dari delapan prioritas nasional tersebut," tegasnya.
Namun, pihaknya dalam membuat program tetap dilihat sesuai kewenangan masing-masing. Dicontohkan, untuk program yang terkait dengan kewenangan pusat seperti pertahanan, tidak akan dimasukkan dalam perencanaan daerah karena berada di luar kewenangan kabupaten/kota.
"Di sisi lain, program yang ada juga harus selaras dengan delapan program prioritas Provinsi Kaltim. Disitu nanti bisa ditarik garis merahnya. Misal kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, artinya selaras dengan prioritas nasional dan provinsi yang nomor berapa," tambahnya. (*/aja/sam)
