
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) terus meningkatkan kesejahteraan perangkat kampung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada Ketua RT, Kader Posyandu, dan anggota BPK.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Ia berharap dengan adanya Jamsostek, perangkat kampung dapat bekerja dengan tenang dan terlindungi dari risiko kecelakaan kerja.
"Mereka ini juga termasuk kelompok pekerja penerima upah yang tergolong rentan menerima risiko dalam melaksanakan tugas di kampung sama seperti kepala kampung dan perangkat kampung lainnya," ujar Tenteram belum lama ini.
Dikatakannya, BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.Beberapa program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun.
Sejak tahun 2019, kata Tenteram, program jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat pemerintahan kampung yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian telah diberikan kepada seluruh kepala kampung dan perangkatnya melalui iuran yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK).
"Adapun iuran untuk jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24 persen dan jaminan kematian sebesar 0,3 persen," jelasnya.
Lebih lanjut, Tenteram mengatakan bahwa jamsos ketenagakerjaan merupakan sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan Berau untuk memberikan perhatian kepada keselamatan ekosistem pemerintahan kampung di Kabupaten Berau. Diharapkan penerima manfaat bisa bekerja dengan tenang, terlindungi jaminan sosial yang representatif. Sehingga, meskipun tidak diharapkan, jika terjadi kemalangan sebagai tulang punggung, tidak meninggalkan kewajiban kepada keluarganya
"Itu merupakan sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan Berau dan tertuang dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2024," pungkasnya. (sen/hmd/smi)
