Dinas PUPR PPU Urai Dampak BABS dan Upaya Penanggulangannya

PENAJAM — Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih menjadi masalah serius yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ahmad Imamudin dan Pangandika, Pejabat Fungsional Perencana dan Pengawas Bangunan Gedung, Bidang Bina Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menjelaskan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan serta upaya penanggulangan yang sedang berjalan.
Ahmad Imamudin menegaskan pentingnya memahami siklus hidrologi untuk mengetahui bahaya BABS. "Ketika masyarakat melakukan BABS di sungai atau laut, air yang tercemar tersebut akan menguap dan terbawa dalam siklus hidrologi. Proses kondensasi di atmosfer dapat membawa air tercemar ke daerah lain melalui hujan, yang kemudian meresap ke tanah," ujarnya, Jumat (29/11).
Masalah ini diperburuk oleh fakta bahwa mayoritas masyarakat PPU masih menggunakan air tanah sebagai sumber utama konsumsi, mengingat jaringan PDAM baru menjangkau sekitar 20 persen wilayah.
"Air tanah yang terkontaminasi limbah domestik berisiko menimbulkan penyakit seperti diare dan infeksi lainnya. Selain itu, pencemaran ini juga berdampak pada ekosistem seperti ikan dan sumber daya laut lainnya," tambahnya.
Pangandika menyoroti konsekuensi lingkungan dan ekonomi akibat BABS. Pencemaran air meningkatkan kekeruhan yang mempersulit proses pengolahan di PDAM. Hal ini memerlukan lebih banyak bahan kimia untuk mencapai kualitas air yang layak konsumsi, yang pada akhirnya berdampak pada biaya operasional. "Bisa berujung pada kenaikan tarif air minum," ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, program Stop BABS di Serambi Nusantara 2024 terus digalakkan. Program ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik serta meningkatkan akses infrastruktur sanitasi. "Masalah ini harus dimulai dari perhatian kita terhadap lingkungan. Jika kebiasaan buruk ini tidak segera dihentikan, dampaknya akan terus berkelanjutan, baik dari segi kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi," imbuhnya.
Melalui langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan masalah BABS dapat ditekan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. (adv/ppu/udi)
