Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dukung Desa Miliki JPP secara Mandiri

M

 


Advertisement

 

Ilustrasi cadangan beras. (Bima Bagaskara/detikJabar)
Ilustrasi cadangan beras. (Bima Bagaskara/detikJabar)

PENAJAM - Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Dinas Ketahanan Pangan (DKP) PPU menargetkan penyediaan cadangan pangan sebesar 100 ton beras Bulog pada 2025 di tingkat desa. "Untuk tahun depan kita rencanakan cukupkan 100 ton. Rencana ini kami siapkan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan yang berpotensi meningkat serta dalam rangka menjaga stabilitas harga di tingkat lokal," ungkap Mulyono.

Selain penyediaan cadangan pangan, Mulyono menjelaskan bahwa DKP PPU akan mendorong desa-desa untuk memiliki Jaring Pengaman Pangan (JPP) Desa secara mandiri. Hal ini bertujuan agar setiap desa dapat secara cepat dan efektif menangani kebutuhan pangan di lingkungannya masing-masing. “Kami programkan bukan hanya kabupaten yang memiliki JPP daerah, tapi ke depannya akan kita dorong setiap desa untuk punya JPP desa, baik di tingkat RT atau lingkungan," kata Mulyono.

Menurutnya, karena desa juga memiliki anggaran sendiri, jadi mereka bisa mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. "Kalau kelurahan kan agak berbeda, karena tidak ada anggaran khusus untuk itu,” jelasnya.

Advertisement

Mulyono menambahkan, peran JPP Desa sangat krusial. Terutama dalam menghadapi potensi krisis pangan atau kebutuhan mendadak. Dengan adanya JPP di setiap desa, daerah akan lebih siap dalam mengatasi masalah ketersediaan pangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan dari tingkat kabupaten.

“CPPD (Cadangan Pangan Pokok Daerah) di tingkat desa ini memang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan di masing-masing desa, sehingga kalau ada kondisi darurat, desa bisa langsung mengatasinya dengan cepat. Kalau tingkat kabupaten prosesnya agak panjang, tapi kalau di desa, keputusan bisa lebih cepat diambil,” tambahnya.

Dalam hal penyimpanan cadangan pangan, Mulyono menjelaskan bahwa selama ini DKP PPU bekerja sama dengan Perum Bulog sebagai mitra penyimpanan utama. Namun, ia membuka peluang bagi badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha milik desa (BUMDes) untuk turut serta dalam penyimpanan pangan.

Advertisement

“Karena Kabupaten PPU, khususnya di bidang ketahanan pangan, sudah bermitra dengan Bulog, kami tetap mempertahankan kerja sama ini. Tapi jika ke depannya ada BUMD atau Perusahaan Daerah (Perusda) yang siap dan sehat, bisa juga digunakan sebagai alternatif,” jelasnya. (adv/ppu/udi)

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer