Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DKP PPU Salurkan Bantuan Beras Tahap III

M

 

Kepala DKP Kabupaten PPU, Mulyono.
Kepala DKP Kabupaten PPU, Mulyono.

PENAJAM - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan pangan. Bantuan tersebut merupakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang saat ini sudah memasuki tahap III, yang akan disalurkan dalam bentuk beras bagi keluarga penerima manfaat.


Advertisement

Kepala DKP PPU Mulyono menjelaskan, program CPP tahap III ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendukung ketahanan pangan di daerah. Terutama untuk masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Tahun ini, bantuan dari pusat dijadwalkan untuk disalurkan dengan alokasi per bulannya sebesar 10 kilogram beras untuk setiap keluarga penerima manfaat.

“Bantuan CPP pusat yang kita terima tahun ini mencakup 11 bulan, jadi penyalurannya dari Januari hingga Oktober serta Desember. Khusus untuk bulan November tidak diberikan karena mempertimbangkan adanya momentum politik pilkada. Ada kekhawatiran jika bantuan ini disalurkan di bulan tersebut, program CPP bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak semestinya,” ujar Mulyono.

Menurut Mulyono, pada tahun ini DKP PPU menerima alokasi dari pusat sebesar 106 ton beras. Jumlah ini akan mencukupi kebutuhan keluarga penerima manfaat di wilayah PPU, dengan pembagian rata-rata 10 kilogram per keluarga setiap bulannya.

Advertisement

Selain cadangan pangan dari pemerintah pusat, DKP PPU juga memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang mencapai stok sebesar 60 ton. Beras cadangan ini disimpan di gudang Bulog dan dapat dikeluarkan sewaktu-waktu apabila ada permohonan bantuan yang diajukan oleh pihak desa, kelurahan, kecamatan, atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Biasanya, ini digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana seperti kebakaran, angin puting beliung, atau banjir. Permintaan bisa datang dari pihak desa, kecamatan, BPBD, atau bahkan langsung dari bupati,” tambah Mulyono.

Lebih lanjut Mulyono menuturkan, proses penyaluran CPP daerah hanya dilakukan berdasarkan permintaan yang disetujui oleh bupati. DKP akan merespons setiap permintaan tersebut untuk memastikan cadangan pangan daerah tetap siap digunakan apabila terjadi bencana atau situasi darurat yang memerlukan bantuan pangan segera. "Kami berkomitmen agar kebutuhan pangan masyarakat PPU, terutama pada kondisi darurat, tetap dapat terpenuhi melalui cadangan pangan yang sudah disiapkan,” tutup Mulyono. (adv/ppu/udi)

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer