
TANJUNG REDEB – Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau terus konsisten dalam melakukan sosialisasi terkait dengan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di seluruh kecamatan di Bumi Batiwakkal.
Hal itu dijelaskan langsung oleh Pengawas Lingkungan (DLHK) Berau, M. Reza Pahlevi, menurutnya bahwa sampai saat ini pihaknya masih terus menyasar seluruh kecamatan. Hal tersebut dilakukan guna sosialisasi terkait dengan limbah B3 di setiap wilayah.
"Kita sudah sosialisasi dampak limbah B3 di seluruh kecamatan dan terkait pengelolaan limbah B3 tersebut,” ujarnya kepada awak media, beberapa waktu lalu.
Ia pun menegaskan sudah lakukan sasaran pemetaan wilayah sosialisasi dampak dari limbah B3 dengan titik awal daerah pesisir selatan Berau. Pasalnya, menurut ia memang wilayah pesisir akan menjadi pusat perhatian oleh pihaknya.
"Kami awali di Kecamatan Bidukbiduk, Batu Putih, Talisayan, Biatan, Tabalar, Kelay, Segah, Maratua dan Derawan," sebutnya.
Kemudian untuk kecamatan terdekat, kata dia awal Desember nanti. DLHK bakal lakukan sosialisasi dampak adanya limbah B3.
"Untuk empat kecamatan kota itu akan kita mulai di awal Desember mendatang,” katanya.
Selain itu, dirinya memaparkan bahwa saat sosialisasi dampak limbah B3 di Pulau Derawan perihal menangani sampah secara spesifik.
"Di Derawan kemarin kami sosialisasi dampak limbah B3 sampah secara spesifik. Lalu kalo di Derawan hanya ada satu bengkel. Kalau limbah B3 dari kegiatan lain hanya PLN," imbuhnya.
Ia juga menjabarkan perihal sampah spesifik dan berpotensi menjadi limbah B3 itu adalah sampah rumah tangga, baterai bekas, jam, radio, handphone yang rusak.
"Itu sampah spesifik, karena dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Lalu untuk kecamatan lainnya kami temukan limbah B3 dari bengkel dan perkebunan sawit," tuturnya.
Dirinya juga menyarankan kepada pemilik usaha yang menimbulkan limbah B3 agar disiplin punya kelengkapan berkas izin administrasi.
"Tertib administrasi dahulu. Ketika mereka tertib administrasi tentu yang memiliki usaha kecil memiliki izin,” tegasnya.
“Nah izin itu harus lakukan komunikasi intens juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kemudian jika izin usaha terkait Lingkungan. Maka harus punya berkas administrasi SPPL misalnya. Kalau mereka tidak punya SPPL bagaimana mereka punya standar penyimpanan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala DLHK Berau, Mustakim mengaku bahwa sosialisasi penanganan limbah B3 tersebut sangatlan perlu dilakukan. Mengingat Berau adalah salah satu kabupaten yang memiliki banyak bidang usaha seperti kelapa sawit bengkel dan lain sebagainya. Tentunya sosialisasi tersebut dibutuhkan agar tidak terjadi pencemarahan ataupun lainnya. “Ini adalah hal yang memang sangat penting, jangan sampai ada limbah berbahaya yang mengancam, maka dari itu kita akan lakukan sosialisasi,” tegasnya.
Dengan adanya hal ini dirinya pun berharap kepada seluruh pemilik usaha pun untuk dapat mengikuti aturan yang berlaku. Karena, sosialisasi seperti ini sangat lah dibutuhkan untuk lingkungan Berau. “Jangan sampai ada pencemaran limbah, karena itu akan menganggu seluruh sektor,” tutupnya. (aky/hmd)



