Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dukung SDI dengan Memaksimalkan Integrasi Data melalui SIPD

M

 

Kepala Bidang Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Statistik Diskominfo PPU, Fitriani.
Kepala Bidang Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Statistik Diskominfo PPU, Fitriani.

PENAJAM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengeluarkan kebijakan baru pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Aturan ini dibuat untuk memperkuat kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Mengenai regulasi baru tersebut, Diskominfo PPU baru akan mensosialisasikan pada tahun 2024 ini.


Advertisement

Kepala Diskominfo PPU, Khairudin, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Statistik Diskominfo PPU, Fitriani, mengatakan, adapun SIPD kini menjadi salah satu sistem yang mendukung SDI. Selain menyatukan referensi nasional, mempermudah perencanaan dan keuangan daerah, sistem ini juga mencatat data secara lengkap, terkini serta transparan.

“SIPD juga mempermudah penyampaian informasi antar pemerintah, terintegrasi dengan aplikasi kementerian dan lembaga untuk berbagi data,” terang Fitriani.

Dengan regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai produsen data, diharapkan menginput SDI dari data yang ada di SIPD. "Harapannya program yang ada di SKPD khususnya terkait statistik itu dapat terintegrasi. Tujuannya seperti itu," ungkapnya.

Advertisement

Menurut Fitriani, hal tersebut menjadi tantangan baru dan pekerjaan rumah baru bagi SKPD. Sebab, admin dari SKPD masing-masing dapat memformulasikan data dari program yang diinput dalam SIPD menjadi data statistik sektoral. Data tersebut dibutuhkan bagi pimpinan daerah untuk memastikan pengambilan kebijakan pembangunan daerah ke depannya.

Lanjutnya, Diskominfo sebagai leading sektor untuk mempublikasikan dan menyajikan data tersebut, terus berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada. Supaya data statistik sektoral dapat dibuat lebih akurat, komprehensif, sekaligus dalam waktu yang cepat. Selain itu, diharapkan data yang dikumpulkan sesuai fakta di lapangan dan telah melalui pembaruan data yang juga berjalan secara faktual.

“Dengan demikian, data yang terintegrasi di SIPD dapat menjadi dasar atau rujukan masyarakat yang ingin mengakses informasi akurat dan transparan terkait pembangunan daerah PPU,” pungkasnya. (adv/ppu/udi)

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer