Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Selaraskan Program Pembangunan Pusat hingga Daerah

M
PELAKSANAAN RAKOR: Pemkab Berau sebagai tuan rumah penyelenggaraan rakor dekonsentrasi tugas pembantuan GWPP selama dua hari, untuk penyelarasan program pemerintah pusat hingga daerah.
PELAKSANAAN RAKOR: Pemkab Berau sebagai tuan rumah penyelenggaraan rakor dekonsentrasi tugas pembantuan GWPP selama dua hari, untuk penyelarasan program pemerintah pusat hingga daerah.

TANJUNG REDEB - Rapat koordinasi dekonsentrasi tugas pembantuan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dilaksanakan di Kabupaten Berau di ruang rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Bapelitbang Berau, Jumat (22/11).


Advertisement

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, dalam agenda itu menuturkan, GWPP sebagai penyelarasan program pemerintah agar dapat berjalan dengan optimal, mulai dari pusat hingga daerah.

Nantinya, penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Rakor ini agenda penting dalam mewujudkan upaya
pemerintahan yang lebih efisien, dan efektif, berkelanjutan," tuturnya.

Advertisement

Diharapkan, ke depan terwujud penguatan serta kolaborasi agar tata kelola pemerintahan Kalimantan Timur yang semakin akuntabel dan menyejahterakan masyarakat.

Disadarinya, setiap kebijakan dan program pembangunan harus dapat mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Tentunya diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Advertisement

"Pemerintah daerah siap mendukung dan bekerja sama dengan provinsi dan pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat," paparnya.

Menjadi penting lainnya adalah, anggaran yang dialokasikan harus tepat. Serta diikuti dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kita agar bekerja dan melayani lebih optimal," ujarnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur, Yusliando menyampaikan, rakor ini merupakan representasi pemerintah pusat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, bahwa tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat wajib dilaksanakan.

Provinsi wajib menginstruksikan ke kabupaten/kota, tujuannya agar seluruh kegiatan dan program antara pusat provinsi dan daerah selaras dan tidak bertentangan satu sama lain. 

"Kita tidak lepas dari Provinsi Kaltim yang sudah ditetapkan sebagai IKN. Tentunya transformasi ekonomi nanti diperlukan diseluruh kabupaten/kota," terangnya.

Diharapkan nantinya semua kabupaten/kota se-Kaltim dapat melakukan transformasi ekonomi, sehingga keberadaannya sebagai mitra IKN dapat bermanfaat untuk nusantara.

"Kita juga ikut menyukseskan Indonesia Emas 2045, sehingga terwujud Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gorong royong," jelasnya.

Lanjutnya, GWPP ini akan memberikan rekomendasi kepada pusat tentang usulan yang diperoleh provinsi dan daerah ketika ada kendala. Diharapkan pihaknya dapat menyelaraskan apa yang ada di dalam dokumen perencanaan.

"Mari kita bersama untuk bertukar pikrian sehingga memperoleh kesepakatan tahun ke depan yang lebih bagus," pungkasnya. (*/aja/sam)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Ketua Wushu Berau Simon Paranduk sebut keterbatasan sarana justru jadi motivasi pembuktian di arena

Pemprov Kaltara Pastikan Pergantian Menteri Keuangan Tak Ubah Komitmen Anggaran Infrastruktur Krayan

Pemprov Kaltara Pastikan Pergantian Menteri Keuangan Tak Ubah Komitmen Anggaran Infrastruktur Krayan

Sisa anggaran Rp100 miliar terus dikejar untuk perbaiki jembatan penghubung Malinau-Krayan

Pemprov Kaltara Targetkan Fasilitas Sekolah Garuda Rampung Tahun Ini

Pemprov Kaltara Targetkan Fasilitas Sekolah Garuda Rampung Tahun Ini

Sekprov Kaltara Denny Harianto Sebut Penyediaan Lahan dan Akses Masuk Sekolah Garuda Jadi Fokus Utama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer