Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekda PPU Berikan Arahan Teknis Desk Pilkada

M
Sekda PPU, Tohar, memimpin rapat koordinasi membahas teknis Desk Pilkada serentak yang diikuti unsur unit kerja yang terlibat dalam penyelengaraan Pilkada 27 November nanti.
Sekda PPU, Tohar, memimpin rapat koordinasi membahas teknis Desk Pilkada serentak yang diikuti unsur unit kerja yang terlibat dalam penyelengaraan Pilkada 27 November nanti.

PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, menegaskan pentingnya Desk Pilkada sebagai pilar stabilitas politik dan keamanan wilayah jelang Pilkada serentak 27 November nanti. Arahan ini diberikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah unsur unit kerja terkait Pilkada PPU yang digelar di Kantor Bupati PPU, Jumat (22/11).


Advertisement

Rakor yang juga dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri, Polres, camat dan penginput suara dari tingkat desa hingga kelurahan itu, difokuskan untuk menyamakan persepsi peran Desk Pilkada. “Saya tidak akan menjelaskan bagaimana  tehnis terkait dengan perhitungan suara pilkada karena itu sudah ada tugasnya. Tapi saya ingin membangun persepsi yang sama kaitannya dengan Desk Pilkada ini,” jelas Tohar.

Dalam sambutannya, Tohar menyampaikan bahwa pemerintah daerah adalah pembina politik yang punya peran dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. “Kehadiran kita adalah bagian dari perpanjangan tangan kepala daerah sebagai pembina politik di daerah. Itu harus kita camkan,” tegasnya.

Selain itu, Tohar memberikan penjelasan tentang berbagai tindakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah untuk mendukung Pilkada. Mulai dari membangun sekretariat PPK dan PPS hingga memberikan dana hibah kepada KPU, Bawaslu, dan organisasi pendukung lainnya. Bahkan, Kabupaten PPU menjadi daerah pertama di Kaltim yang menyelesaikan hibah tersebut.

Advertisement

Tohar juga menekankan pentingnya evaluasi dan simulasi yang telah dilaksanakan KPU dan Bawaslu. Dari evaluasi dan simulasi yang dilakukan, Ia berharap, seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 54 desa dan kelurahan, penentuan lokasinya telah diatur dengan mempertimbangkan kemudahan akses bagi pemilih.

“Mudah-mudahan ini sudah pas dengan perhitungan kita dan analisa kita. Karena begitu kita menetapkan orbitase TPS adalah orbitase yang mudah dijangkau oleh para pemilih kita,” jelasnya.(adv/ppu/udi)

 

Advertisement

 

 

 

 

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer