Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengelolaan Uang Kampung Harus Maksimal

M
Anggota DPRD Berau, Thamrin.
Anggota DPRD Berau, Thamrin.

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menyalurkan Rp 456 miliar untuk pemerintahan kampung. Angka ini tidak sedikit, terdiri dari Alokasi Dana Kampung (ADK), Dana Desa (DD) hingga alokasi lainnya.


Advertisement

Melihat hal tersebut, Anggota DPRD Berau, Thamrin mendorong pengelolaannya tepat guna juga tepat sasar. Apalagi, pelaksanaannya sudah mendekati akhir tahun, harus dilakukan evaluasi dan pembelajaran, guna memperbaiki pelaksanaan berikutnya, di tahun depan.

“Ya, ini kan dana desa diperuntukkan untuk dikelola kampung, kita harap kinerja kampung bisa dikelola dengan baik,” ungkapnya. Thamrin menyebut, dalam pengelolaan keuangan kampung, perlu adanya pendampingan yang komprehensif.

Sehingga, program-program yang dicanangkan serta ingin dituju, bisa dicapai dengan pelaksanaan yang tepat. Kemitraan antara Kepala Kampung dengan Badan Perwakilan Kampung (BPK), kata Thamrin juga bisa menjadi kerja sama yang baik. Sehingga antara Kakam dengan BPK bisa berada dalam satu visi pembangunan yang sama, hasilnya mengawal program-program yang ingin dicapai bersama-sama.

Advertisement

“Untuk mengelola dana itu perlu ada program yang jelas, apa yang harus dilaksanakan, pembelanjaan pun terarah," paparnya.

Begitu sampai di penghujung tahun, ia mendorong aparatur kampung, juga pemerintah kabupaten bisa sama-sama melakukan evaluasi. Terkait kinerja pengelolaan keuangan selama ini apakah sudah tepar, jika sudah baik maka dilakukan pengembangan, jika ada kekurangan jadi pembelajaran untuk tahun kegiatan mendatang. “Harus ada evaluasi kinerja seperti apa, kemudian ke depannya seperti apa, kalau tahun ini bagus, tidak masalah kita beri anggaran yang besar nanti,” pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengungkapkan total dana yang dikucurkan untuk kampung di kabupaten ini Rp 465 miliar pada 2024. Duit ratusan miliar itu berasal dari alokasi dana kampung (ADK) Rp 320 miliar untuk 100 kampung. Dana desa (DD) sekira Rp 90 miliar, pajak daerah Rp 9,6 miliar, retribusi daerah Rp 1,5 miliar, dan bantuan keuangan (bankeu) provinsi Rp 8,3 miliar.

Advertisement

Juga dari bantuan keuangan khusus untuk PKK Rp 20 juta per kampung, Rp 28 miliar untuk 561 RT, dan bantuan Lembaga Pemasyarakatan Kampung (LPM) Rp 500 juta. ”Jadi total dana yang dikucurkan untuk kampung pada 2024 ini sebesar Rp 465 miliar,” ungkapnya.

Pada saat menghadiri Rakor Teknis Pemerintahan Kampung, di Balai Mufakat, Selasa (29/10). Tidak ada kampung yang menerima ADK di bawah Rp 2 miliar. Untuk kampung yang mendapat lebih dari Rp 2 miliar sebanyak 47 kampung.Lebih dari Rp 3 miliar sebanyak 43 kampung, lebih dari Rp 4 miliar sebanyak delapan kampung, lebih dari Rp 5 miliar sebanyak satu kampung, dan lebih dari Rp 6 miliar sebanyak satu kampung.

“Tentunya dengan besarnya dana yang dikucurkan ini menjadi tuntutan untuk pengelolaan keuangan agar sesuai dengan regulasi, akuntabel, dan transparan,” terangnya.

Menurutnya, peran DPMK dan kecamatan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Sebagai pembina dari 100 kampung, diakuinya, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Sebelum pelaksanaan rakor pemerintahan kampung, pihaknya sudah memberikan formulir kepada kecamatan terkait berbagai kendala yang dihadapi selama ini. Guna menyamakan persepsi. (sen/hmd)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Dukung Porprov II Kaltara di Malinau, Gubernur Pastikan Pencairan Anggaran Hibah APBD

Dukung Porprov II Kaltara di Malinau, Gubernur Pastikan Pencairan Anggaran Hibah APBD

Gubernur Kaltara pimpin rakor evaluasi persiapan bersama panitia guna pastikan pelaksanaan ajang lancar.

Kunci 31 Cabor ke Porprov II Kaltara, Tarakan Optimistis Pertahankan Gelar Juara Umum di Malinau

Kunci 31 Cabor ke Porprov II Kaltara, Tarakan Optimistis Pertahankan Gelar Juara Umum di Malinau

Kadisbudporapar Agustina Momongan pastikan alokasi anggaran daerah disesuaikan kekuatan fiskal daerah.

Tunggu Kepastian Uang Saku Atlet Porprov, KONI Berau Minta Pemkab Fasilitasi Pertemuan Perusahaan

Tunggu Kepastian Uang Saku Atlet Porprov, KONI Berau Minta Pemkab Fasilitasi Pertemuan Perusahaan

Taupan Madjid sebut akomodasi 800 atlet dan ofisial aman, namun dukungan dana masih butuh solusi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer