
TANJUNG REDEB - Sebanyak 41 Sekolah Siaga Kependududkan (SSK) telah dibentuk di Kabupaten Berau. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau pun melengkapi koleksi buku digital dan cetak di pojok kependudukan di masing-masing sekolah.
Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah, menjelaskan, SKK merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam mata pelajaran atau muatan lokal. Sejak tahun 2022, 8 sekolah di antaranya sudah dinyatakan paripurna.
Jumlah tersebut tersebar merata di 13 kecamatan yang ada di Bumi Batiwakkal, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Meski diakuinya lebih dominan di Kecamatan Tanjung Redeb.
"SSK dibentuk supaya para pelajar memahami isu terkini terkait kependudukan. Misalnya pertumbuhan penduduk yang terjadi bisa berdampak apa saja di Kabupaten Berau," terangnya.
Dalam hal ini, DPPKBP3A Berau memberikan sejumlah dukungan kepada SSK yang telah mencapai status paripurna dengan menyediakan koleksi kependudukan guna meningkatkan literasi.
Koleksi tersebut terdiri dari 340 judul buku digital dan 17 judul buku cetak, yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Kami ingin menjadikan generasi muda sebagai agen perubahan sehingga lebih aware atau waspada dengan isu kependudukan," ucapnya.
Selain itu, program literasi kependudukan ini merupakan hasil kerjasama pihaknya dengan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) Berau. Program ini diharapkan dapat membentuk perilaku yang bertanggung jawab dan ikut dalam peningkatan kualitas hidup di masyarakat.
Penjabat sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, mengapresiasi DPPKBP3A atas 41 SSK yang telah terbentuk di Kabupaten Berau. Disadarinya, kehadiran SSK dapat mengintegrasikan pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana ke dalam mata pelajaran.
"Sehingga siswa dapat memahami dampak penduduk yang tidak terkendali misalnya," ucapnya.
Dengan demikian, diharapkan pelajar dan remaja dapat berperan aktif dalam meningkatkan usia nikah pertama dan kualitas kesehatan reproduksi.
"Ini juga sebagai langkah untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa, agar bonus demografi pada tahun 2045 dapat terwujud secara optimal,” pungkasnya. (*/aja/sam)



