
TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengungkapkan total dana yang dikucurkan untuk kampung di Kabupaten Berau tahun 2024 sebesar Rp 465 miliar.
Di antaranya berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp 320 miliar untuk 100 kampung, Dana Desa (DD) sekitar Rp 90 miliar, pajak daerah sebesar Rp 9,6 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 1,5 miliar, bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 8,3 miliar, bantuan keuangan khusus untuk PKK sebesar Rp 20 juta per kampung, Rp 28 miliar untuk 561 RT, dan bantuan Lembaga Pemasyarakatan Kampung (LPM) sebesar Rp 500 juta.
"Jadi total dana yang dikucurkan untuk kampung pada 2024 ini sebesar Rp 465 miliar," ungkapnya, pada saat menghadiri Rakor Teknis Pemerintahan Kampung, di Balai Mufakat, Selasa (29/10).
Menurutnya, peran DPMK dan kecamatan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Sebagai pembina dari 100 kampung diakuinya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki.
Sebelum pelaksanaan rakor pemerintahan kampung, pihaknya sudah memberikan formulir kepada kecamatan terkait berbagai kendala yang dihadapi selama ini. Guna menyamakan persepsi.
"Di dalam Perbup ADK tentunya masih ada beberapa kekurangan, kita selalu mengevaluasi dan mempertimbangkan masukan kecamatan maupun organisasi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan sebagainya," paparnya.
Sepanjang kebutuhan kampung sesuai regulasi dan urgensi, serta kemampuan daerah tentunya tetap dipertimbangkan untuk direalisasikan. Hal itulah yang perlu dikuatkan melalui rakor pemerintahan kampung agar memiliki kesepakatan bersama berdasarkan pemahaman yang sama pula.
"Kita akan merumuskan kembali hal yang harus kita perbaiki, yang sudah baik saya pikir tidak perlu diubah lagi," kata Tenteram.
Lanjutnya, keluhan terhadap pengaturan ADK memang selalu ada. Tapi sudah sewajarnya pemerintah daerah harus mengatur penggunaan ADK. Diharapkan nantinya mampu mendorong kampung agar bisa menghasilkan pendapatan asli kampung (PAK), sehingga menjadi lebih fleksibel penggunaannya.
"Semoga rakor ini menghasilkan kesamaan cara pandang terhadap tata kelola pemerintahan kampung, khususnya pemanfaatan ADK. Bisa mendeteksi sejak dini jika ada potensi yang menjadi permasalahan di kampung, untuk diambil langkah antisiapsi," urainya.
Terlebih pihaknya harus bersinergi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengingat semua pelaksanaan program kegiatan OPD ada di kampung.
"Koordinasi itu yang perlu ditingkatkan lagi," ujarnya.
Sementara Asisten I Setkab Berau, Hendratno, meminta pemanfaatan ADK dilakukan dengan sebaik-baiknya melalui jalinan sinergi dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), LPM, dan perangkat kampung, serta pihak ketiga.
"Kepala kampung dapat mengoptimalkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) masing-masing, yang pada intinya, jangan sampai masyarakat kampung hanya menjadi penonton di kampung sendiri," ujarnya.
Hendratno menambahkan, aparatur kampung juga harus dapat memaksimalkan tugas pendamping profesional seperti Pejuang SIGAP Sejahtera, Pendamping Desa (P3MD), Pendamping Lokal Desa (PLD).
"Termasuk di antaranya Tim Pendamping Kecamatan dan Kabupaten, dalam rangka memaksimalkan keberhasilan tugas," tuturnya.
Ia juga menekankan kepada kepala kampung agar taat pada peraturan perundang-undangan serta mempelajari konsultasikan, koordinasikan dengan pihak kecamatan.
"Maupun OPD terkait, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan kebijakan publik," tegasnya. (*/aja/sam)



