51 Proposal Hibah Tersalurkan, 7 Proposal Tak Bisa Cair.

PENAJAM - Proses penyaluran dana hibah tahun 2024 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencapai tahap akhir. Sebanyak 7 proposal di antaranya mengalami kendala administrasi dan tumpang tindih atau overlap. Diketahui, penerima dana hibah tidak hanya terbatas pada rumah ibadah. Tapi Taman Kanak-Kanak (TK), dan Taman Pendidikan Alquran (TPA), serta yayasan yang memiliki kegiatan keagamaan dan pendidikan, berhak mengajukan permohonan.
“Setelah proposal itu masuk, kita tentunya memberitahu kepada pemohon bahwa permohonan diterima. Selanjutnya (pemohon) silahkan bikin lagi permohonan pencairan,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan (Kesra) Setkab PPU, M Daud, saat ditemui awak media, Selasa (16/10).
Lebih lanjut, pihaknya telah memberikan contoh format yang lengkap kepada para pemohon. Seperti salinan format berupa file (soft copy) maupun dari hasil cetak atau fotokopi (hard copy).
Namun, masih ada beberapa yang belum melengkapi persyaratan administrasi dengan benar. “Jadi dari 58 proposal (diajukan) hanya 51 (terpenuhi) dan ada 7 (proposal) yang tidak bisa dicairkan,” terangnya.
Daud menyampaikan, di antara tujuh proposal yang diajukan, lima proposal mengalami masalah administrasi. Seperti surat keterangan tidak sengketa tanah dan surat keterangan terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag).
“Teman-teman sudah datang ke sana, ada yang bilang tanda tangan ketuanya belum, ketuanya meninggal. Tapi kan ada sekretaris atau wakil ketua, itu boleh,” tambahnya.
Menurutnya, selama di dalam struktur organisasi ada wakil ketua dan sudah ada surat kematian ketua, maka wakil ketua diperbolehkan untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.
Selain masalah administrasi, ada pula dua proposal yang mengalami kendala tumpang tindih dengan sumber pendanaan lainnya.
“Ada masjid di Desa Sasulu, yang mengajukan proposal melalui Anggaran Dana Desa (ADD). Kami di sini APBD, sedangkan ADD itu sumbernya juga dari APBD. Berarti satu sumber yang sama dan ini tidak boleh,” terangnya.
Kasus tumpang tindih yang serupa juga terjadi pada sebuah gereja di Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam. Di mana gereja tersebut mengajukan proposal baik ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU maupun ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
“Maka salah satunya harus di-cancel,” urainya.
Adapun, Daud menjelaskan bahwa Pemkab PPU telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,8 miliar yang akan disalurkan melalui mekanisme dana hibah pada tahun ini. (adv/ppu/udi)
