
TANJUNG REDEB – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said mengapresiasi bimbingan teknis (bimtek) dan orientasi lapangan, terkait penyusunan laporan kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), program kerja dan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam mengelola kampung wisata berbasis masyarakat.
Menurut Said, BPK memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan BPD/BPK adalah lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa.
"Perangkat kampung wajib melakukan kinerja terbaik, terutama pada aspek transparansi penggunaan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya," terangnya saat membuka kegiatan tersebut di Ruang Rapat Sangalaki Setkab Berau, Jumat (18/10).
Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan disebutnya masih menjadi kelemahan di tubuh pemerintahan kampung. BPK sebagai perwakilan masyarakat tentu bukan perkara yang mudah.
Adapun tantangan di lapangan berupa memfungsikan struktur organisasi BPK termasuk bidang-bidang, menggerakkan potensi dan partisipasi masyarakat, hingga melaksanakan fungsi kontrol demi pencapaian target pembangunan di kampung masing-masing.
"Untuk itu BPK perlu menjalin sinergitas dengan kepala kampung bersama-sama menyelenggarakan otonomi kampung dalam upaya mewujudkan kemandirian kampung," imbuhnya.
Kerja kepala kampung diakuinya tidak lepas dari eksistensi BPK sebagai mitra kerja. Sehingga ke depan diharapkan dapat terus menjalin sinergi dan membangun komunikasi yang aktif. Supaya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan sumber daya masyarakat kampung dapat terwujud.
"Terpenting tindakan kepala kampung dalam mengelola anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab, ketika terjadi masalah, bukan hanya kepala kampung, tapi BPK juga punya tanggung jawab yang sama," terangnya.
Ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau untuk mengadakan agenda serupa sebagai peningkatan SDM seluruh BPK se-Kabupaten Berau. "Kalau pengetahuan di kampung masing-masing mungkin terbatas. Tapi dengan bimtek dan orientasi di luar daerah seperti ini dapat melihat potensi kampung lain, siapa tahu bisa termotivasi untuk membuat kemajuan di kampung masing-masing," ungkapnya.
Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Berau, Dendi Haryono menambahkan, bimtek diikuti oleh 125 orang dan akan dilanjutkan orientasi di lapangan di Lombok pada 20-23 Oktober mendatang. Orientasi lapangan tersebut bakal diikuti oleh 19 orang, lantaran dana yang terbatas.
Bimtek dan orientasi lapangan ini dilakukan setelah menindaklanjuti rapat kerja daerah (Rakerda) supaya ada keseimbangan dan seluruh BPK memiliki pelaporan kinerja yang seragam.
"Kami memiliki program kerja yang sama dan dalam penyampaian program sudah tersusun rapi dalam setahun," tuturnya.
Diakui kegiatan ini dilakukan secara mandiri dengan mengumpulkan dana dari masing-masing anggota, walaupun tidak banyak. "InshaAllah kami kelola dengan sebaik mungkin untuk pelaksanaan bimtek dan orientasi lapangan, agar dapat meningkatkan kemampuan BPK dalam membangun kampung," tandasnya. (*/aja/arp)



