Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ingatkan Pemkab Selesaikan Persoalan Tapal Batas

M
Saga.
Saga.

TANJUNG REDEB - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Saga, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk tetap memperhatikan permasalahan tapal batas.


Advertisement

Beberapa di antaranya tapal batas yang kerap diterimanya dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3. “Kita harap baik pemerintahan yang lalu atau yang akan datang, hal ini dapat menjadi perhatian,” jelasnya belum lama ini.

Kata Saga, selama ini khususnya di Kecamatan Pulau Derawan yaitu di Kampung Kasai kerap mengeluhkan permasalahan tapal batas. Meski sebenarnya telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan tapal batas, namun hal itu dirasa belum memuaskan.

“Jadi khususnya kampung Kasai ada permintaan yang mungkin harus ditindaklanjuti masalah tapal batas ini,” terangnya.

Advertisement

Kata Saga, hingga kini baik tokoh dan masyarakat di Kampung Kasai belum bisa menerima penetapan itu, sehingga dirasa perlu ada tindak lanjut dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Keresahan yang kerap ia terima dari masyarakat ditekankannya, adalah rasa tidak puas atas penetapan yang dirasa merugikan sebagian masyarakat.

“Beberapa bulan lalu saya dalam masa reses, itu yang selalu ditonjolkan agar SK ditinjau ulang. Sehingga, siapa pun kepala daerah selanjutnya, hal ini harus ditindaklanjuti,” terangnya.

Advertisement

Terpisah, Camat Pulau Derawan, Samsuddin, menerangkan terkait permasalahan tapal batas telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) pada 2020 silam.

Namun dirinya sejauh ini belum menerima laporan jika ketetapan itu akan ditinjau ulang. “Kalau tapal batas itu sudah ada penetapannya, baik koordinatnya juga sudah ditetapkan masing-masing,” ujarnya.

Namun kata Samsuddin, kemungkinan tinjau ulang bisa saja dilakukan jika masyarakat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu baru bisa dilakukan peninjauan kembali atas penetapan titik-titik tapal batas antar wilayah.

“Bisa saja kalau mereka (masyarakat, red) menggugat ke PTUN, namun sejauh ini kami belum menerima laporan kalau akan dilakukan,” ujarnya. (sen/sam)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Ketua Wushu Berau Simon Paranduk sebut keterbatasan sarana justru jadi motivasi pembuktian di arena

Jaga Kedaulatan NKRI, Pembangunan Wilayah Perbatasan Kaltara Usung Dua Dimensi Strategis Utama

Jaga Kedaulatan NKRI, Pembangunan Wilayah Perbatasan Kaltara Usung Dua Dimensi Strategis Utama

Peningkatan konektivitas transportasi dan layanan dasar diharapkan efektif pangkas kesenjangan perkotaan.

Butuh Rp32 Triliun, Pemprov Kaltara dan Menteri PU Pacu Pembangunan Jalan Wilayah Perbatasan

Butuh Rp32 Triliun, Pemprov Kaltara dan Menteri PU Pacu Pembangunan Jalan Wilayah Perbatasan

Gubernur Zainal Paliwang apresiasi perhatian Presiden Prabowo tingkatkan konektivitas batas negara.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer