Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

1.990 Formasi PPPK Segera Dibuka

M
KEBIJAKAN BARU: Pemerintah akan menyelesaikan penataan tenaga kerja non ASN melaui rekrutmen PPPK namun bagi honorer yang tidak lulus seleksi dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.
KEBIJAKAN BARU: Pemerintah akan menyelesaikan penataan tenaga kerja non ASN melaui rekrutmen PPPK namun bagi honorer yang tidak lulus seleksi dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

TANJUNG REDEB - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pekerja honorer dari pemutusan hubungan kerja massal setelah ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2023, yakni dengan mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.


Advertisement

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepMenPANRB) Nomor 347/2024, tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa tidak akan ada lagi pegawai pemerintah yang berstatus honorer.

Analis Kepegawaian Muda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau, Indriyati, menjelaskan, wacananya pengangkatan PPPK paruh waktu yakni, honorer yang mendaftar rekturmen PPPK 2024 tapi dinyatakan tidak lulus seleksi, dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

"Dengan catatan, mereka wajib mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi sampai selesai. Ketika pengumuman mereka tidak lulus, tetap akan diusulkan untuk PPPK paruh waktu," ungkapnya, kemarin (3/10).

Advertisement

Sebutnya, tahun depan ditargetkan sudah tidak boleh ada lagi pegawai berstatus honorer, makanya kebijakan tahun ini adalah PPPK paruh waktu dan tetap diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP). Yang berbeda kemungkinan pada gajinya saja, tapi hal itu dikatakannya masih belum ada kebijakan yang mengatur.

"Mekanisme selanjutnya belum ada aturan, kemungkinan ada perbedaan digajinya. Kami juga sudah tanyakan ke pusat, tapi memang belum diatur. Pemerintah daerah hanya diminta menyelesaikan pengadaan PPPK 2023 gelombang pertama lebih dulu," ucapnya.

Sesuai database BKN lanjutnya, terdapat 4.800 tenaga  honorer di lingkungan Pemkab Berau. Setelah dikurangi perekrutan PPPK pada tahun-tahun sebelumnya, sisanya sekitar 2.600 tenaga honorer untuk memperebutkan 1.990 formasi pengadaan PPPK 2024 di Kabupaten Berau.

Advertisement

Adapun formasi yang sudah mendapatkan penetapan Menpan-RB, totalnya 1.990 formasi yang terbagi menjadi 3. Di antaranya guru sebanyak 622 formasi, kesehatan 113 formasi, dan teknis sebanyak 1.225 formasi.

Adapun pelaksanaan rekrutmen PPPK tahun 2024 dibagi menjadi dua gelombang, dipisah antara dua kategori pelamar.
"Gelombang pertama dikhususkan bagi pelamar prioritas guru pada saat seleksi 2019 dinyatakan lulus tapi belum mendapat penempatan. Kini mereka masuk prioritas satu," terangnya.

Selanjutnya, Eks Tenaga Honorer Kategori (THK) II dan tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun pendaftaran seleksinya dibuka pada 1-20 Oktober 2024.

"Jadi 3 kategori itu yang bisa melamar di gelombang pertama. Sedangkan, gelombang kedua, pelaksanaan pendaftaran dibuka pada 17 November sampai 17 Desember," sebutnya.

Adapun kategori pelamar tenaga non ASN Oalah yang aktif bekerja di instansi pemerintah, dan sudah memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun masa kerja pada saat mendaftar.

Diakuinya, di Berau tenaga non ASN yang paling banyak berada di jabatan administrasi dan operasional kantor dan memang belum pernah ada pengangkatan PPPK sebelumnya, sehingga terlihat paling banyak formasinya.

"Tapi semuanya tetap prioritas, karena tenaga teknis baru tahun ini dibuka PPPK, makanya kelihatannya banyak. Kalau kesehatan dan guru kan sudah beberapa tahun ini ada rekrutmen PPPK setiap tahun," paparnya.

Targetnya lanjut Indriyati, gelombang pertama akan diselesaikan tahun ini. Sedangkan pelaksanaan gelombang kedua sampai tahun depan, karena memang waktunya yang sempit. 

Apalagi tahun ini juga bersamaan dengan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang kini masih menunggu jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

"Untuk beberapa jabatan PPPK ada syarat sertifikat wajib tambahan, kita mengacu Kepmenpan-RB Nomor 391, peserta bisa mengecek dengan melihat jabatan yang dilamar dan melihat apakah ada syarat wajib tambahan atau tidak," urainya.

Sementara untuk jabatan pelaksana tidak ada syarat wajib tambahan, kecuali jabatan pemadam kebakaran dan analis peranata pencarian dan pertolongan.

Lanjutnya, jika melihat dari banyaknya jumlah tenaga non ASN dibandingkan dengan jumlah formasi yang dibuka, seharusnya tidak ada formasi yang kosong nantinya. Tapi, hal itu tergantung lagi dari distribusi pelamar, karena sekarang harus menyesuaikan antara jabatan yang dilamar dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

Masih dimungkinkan adanya perubahan tempat, yang akhirnya mereka harus lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau apakah hanya lintas bidang. Supaya pada saat seleksi administrasi tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Semua persyaratan sudah terlampir dalam pengumuman yang telah kami bagikan di website Pemkan Berau. Pelamar bisa melihat langsung di sana," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said berharap, ke depan tenaga honorer masih diperbolehkan. Sebab, Pemkab Berau diakunya masih sangat membutuhkan, utamanya tenaga kesehatan dan pendidikan.

"Tenaga honorer itu masih ada di perangkat daerah masing-masing," ucapnya.

Dirinya berharap adanya rekrutmen CPNS dan PPPK tahun ini dapat memenuhi kebutuhan pegawai yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau.

Sementara, tenaga seperti cleaning service, satpam, dan driver akan diarahkan melalui sistem outsourcing sesuai amanah undang-undang. Dan saat ini BKPSDM Berau masih merumuskan metode dan cara seperti apa yang akan digunakan.

"Tapi ke depan untuk melakukan outsourcing itu tidak serta merta bisa langsung dilakukan, karena masih ada pegawai yang tercatat di masing-masing OPD," paparnya.

"Yang pasti perubahan itu akan dilakukan, tapi tidak merugikan dari tenaga yang ada saat ini," tutupnya. (*/aja/sam)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Perketat Disiplin ASN Kaltara, Asisten III Minta Kepala OPD Awasi Atribut Kerja

Perketat Disiplin ASN Kaltara, Asisten III Minta Kepala OPD Awasi Atribut Kerja

Taufik Hidayat tegaskan penggunaan pakaian dinas dan ketepatan jam kerja wajib dipatuhi seluruh pegawai.

Cegah Narkoba, Pemprov Kaltara Gelar Tes Urine Bagi 500 ASN Untuk Perkuat Integritas Pelayan Publik

Cegah Narkoba, Pemprov Kaltara Gelar Tes Urine Bagi 500 ASN Untuk Perkuat Integritas Pelayan Publik

Pemeriksaan PNS dan PPPK di Kantor Gubernur dilaksanakan Bakesbangpol bersama BNNP dalam agenda RAD P4GN.

Petakan Karier ASN, BKD Kaltara Siapkan Program PANDU TALENTA pada 21-22 Oktober 2026 Mendatang

Petakan Karier ASN, BKD Kaltara Siapkan Program PANDU TALENTA pada 21-22 Oktober 2026 Mendatang

Kepala BKD Andi Amriampa sebut verifikasi data kepegawaian krusial dukung pemetaan kompetensi aparatur.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer