
PENAJAM - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan, bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Termasuk pada pemilihan umum (Pemilu).
Untuk itu, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Penajam Paser Utara (PPU), Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar, mengimbau bagi seluruh ASN yang menerima remunerasi dari APBD dan APBN, untuk menjaga netralitas.
Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bupati PPU Nomor 10/Tahun/2024 tentang Netralitas Pegawai ASN, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Kepala Desa dalam Pilkada 2024.
"Setiap kali pemilu, selalu diingatkan bahwa keluarga besar ASN harus bersikap netral," kata Tohar.
Tohar menjelaskan, pemerintah kabupaten sebagai lembaga yang menjalankan roda pemerintahan, memiliki tanggung jawab dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.
Oleh karena itu, sebagai pembina politik daerah dan pembina kepegawaian, Pemkab PPU memiliki kewajiban memastikan PNS, PPPK, dan tenaga harian lepas (THL), tidak terlibat dalam politik praktis.
Tohar menegaskan, larangan yang wajib dipatuhi ASN selama proses pemilu berlangsung, di antaranya, ASN dilarang untuk ikut serta dalam kampanye politik dalam bentuk apapun.
“ASN tidak boleh jadi peserta kampanye yang mengenakan atribut partai maupun menggunakan atribut resmi ASN,” lanjutnya.
Selain itu, ASN juga tidak boleh terlibat dalam mengerahkan pegawai lain untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye, serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas milik negara, seperti kendaraan dinas, kantor, atau sarana pemerintah lainnya.
“Pelanggaran terhadap aturan ini, dapat berakibat pada sanksi administratif hingga hukum bagi ASN yang terlibat,” tegasnya.
Dengan adanya imbauan ini, diharapkan ASN di PPU dapat menjaga netralitas mereka dan tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mencederai profesionalisme sebagai aparatur negara.
"Kita sudah diingatkan oleh pimpinan, dan kita harus patuh pada peringatan itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya. (adv/ppu/udi)
