Capai 80 Persen, Raperda RTRW PPU Segera Disahkan

PENAJAM - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan segera disahkan. Yakni setelah DPRD PPU yang baru terpilih dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten PPU MS Hadi mengatakan, rancangan beleid tersebut membutuhkan beberapa kali rapat dengan pihak legislatif, sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Sebenarnya pembahasan RTRW sudah mencapai 80 persen," ujar MS Hadi.
Ia menjelaskan, Raperda RTRW telah melalui tujuh kali rapat bersama Pansus DPRD PPU, periode 2019-2024.
"Agenda terakhir rapat bersama Badan Bank Tanah dan itu sudah selesai," ungkapnya.
Namun pembahasan belum bisa dilanjutkan sampai pada tahap pengesahan, karena menunggu proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD PPU yang baru terpilih dalam pileg kemarin. Dilanjutkan dengan pembentukan Pansus yang akan mengawal Raperda RTRW.
"Nanti ada pembentukan pansus lagi. Kemungkinan tahapan pembahasannya sudah sampai persetujuan substansi (Persub). Selanjutnya tinggal menunggu kesepakatan berita acara antara eksekutif dan legislatif, sebagai syarat pengajuan lintas sektor," urainya.
Ia optimistis dua bulan setelah mendapat persub, maka Raperda tersebut sudah bisa dijadikan Peraturan Daerah (Perda).
MS Hadi menyebut aturan pemanfaatan lahan PPU tersebut, kini berjalan secara paralel dengan pembentukan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU.
Ia mendukung upaya DLH yang telah memulai pembentukan dokumen D3TLH melalui konsultasi publik pembahasan draf laporan pendahuluan.
Sehingga Pemkab PPU memiliki lebih banyak dokumen pendukung pengelolaan lingkungan hidup. Sebab sebelumnya sudah ada kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sehingga akan lebih banyak acuan pembentukan Paperda RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Namun kondisi aktual pembahasan RTRW sudah berjalan, maka dokumen D3TLH akan disesuaikan. Sehingga penting bagi seluruh OPD memberi data-data pendukung D3TLH sebagai upaya harmonisasi," terangnya.
MS Hadi mengatakan, Raperda RTRW akan berlaku selama 20 tahun. Bila disahkan tahun ini, maka berlaku 2024-2044.
Selain itu, Raperda RTRW telah disesuaikan dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dipastikan tidak memengaruhi upaya Pemkab PPU dalam mempersiapkan pemekaran wilayah.
"Pemekaran wilayah diperlukan, setelah pemerintah pusat memastikan Kecamatan Sepaku sebagai bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN)," katanya.
Dengan demikian, Pemkab PPU perlu menyesuaikan wilayahnya dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten PPU di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Yakni dengan melakukan pemekaran.
"RTRW sifatnya spasial. Mau di mana pun lokasinya, tinggal menyesuaikan. Misalnya lokasinya berbeda, tinggal diberi keterangan," pungkasnya. (adv/ppu/hmd)
