SE Bupati Imbau Netralitas ASN hingga Perangkat Desa dalam Pilkada 2024

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Nomor 10/Tahun/2024 yang mengatur netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa dalam pemilihan kepala daerah 2024.
Surat edaran tersebut dikeluarkan pada 30 Agustus lalu yang keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) PPU, Ahmad Usman, mengatakan, edaran tersebut juga mengatur tentang pegawai negeri yang memiliki pasangan yang berstatus sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah.
“Jadi semua itu memang ada aturannya,” kata Ahmad Usman, Rabu (4/9).
Dijelaskannya, dengan adanya surat edaran ini, diharapkan berkontribusi pada kepentingan untuk mempertahankan netralitas dalam beberapa hal, seperti tidak terlibat, ikut, atau hadir dalam bunyi yang dijelaskan dalam surat edaran. Sebab, jika ketahuan melanggar semua poin yang tercantum dalam surat ini, akan ada sanksi fatal.
"Sangat fatal, fatalnya sampai ke pemberhentian dan itu masuk dalam sanksi berat," katanya.
Menurut Ahmad Usman, dalam kasus di mana seseorang mengamati bahwa pihak yang bersangkutan (ASN) mendukung salah satu paslon dan kemudian melaporkannya kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu berhak untuk melanjutkan kasus itu kepada KASN.
"Nanti, pemerintah pusat akan melakukan verifikasi, bahkan sampai sidang hingga keluar putusan. Itu tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan," sambungnya.
Ahmad Usman juga menyebut, ada lebih dari empat ribu ASN di PPU, dengan 3.345 PNS dan 864 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah ini jelas memiliki potensi besar untuk mendapatkan suara.
"Keluarga mulai dari istri dan anak hingga mertuanya belum lagi ditambahkan," ungkapnya.
Ahmad Usman meminta seluruh ASN di PPU, yang berjumlah lebih dari empat ribu orang, untuk lebih berhati-hati. Jangan terlibat atau hadir dengan cara tertentu. Itu juga memakai pakaian tertentu.
“Orang-orang dipotret dan kemudian dilaporkan ke pengawasan resmi jika nasib kita buruk. Laporan biasanya tidak lebih dari tujuh hari. Setelah pelapornya masuk dalam usia pemilih dan yang dilaporkan terkait dengan masalah netralitas, ya tentu Bawaslu akan meneruskan kepada pemerintah tingkat atas," terangnya. (adv/ppu)
