Kuatkan Kebijakan Pelaksanaan dan Penggunaan DBH-DR

TANJUNG REDEB – Diskusi penguatan kebijakan pelaksanaan dan penggunaan dana bagi hasil dana reboisasi (DBH-DR) tahun anggaran 2024/2025 dibahas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di Hotel Bumi Segah, Rabu (14/8).
Bupati Berau, Sri Juniarsih melalui Plt Asisten II Setkab Berau, Mustakim Suharjana menyebut, kondisi eksisting saat ini, dengan Kabupaten Berau masih terdapat sisa anggaran pengelolaan DBH-DR yang berada dalam kas daerah hingga tahun 2022 senilai Rp 114,367,466,885.
Kemudian dimanfaatkan dan digunakan oleh OPD pengampu pada 2023 dengan rincian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau senilai Rp 46,9 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau senilai Rp 25 miliar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau sebanyak Rp 15,5 miliar.
Kemudian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau senilai Rp 12 miliar, Dinas Sosial Berau senilai Rp 4,5 miliar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau sebesar Rp 4,3 miliar, Bagian Perekonomian dan SDA senilai Rp 3,3 miliar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau senilai Rp 1,5 miliar, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) senilai Rp 300 juta.
“Adapun total realisasi serapan anggaran dari 9 OPD tersebut sebesar Rp 100,947,117,371 atau 88,26 persen,” ungkapnya.
Disampaikannya juga, sisa DBH DR Tahun yang dapat digunakan di tahun ini sebesar Rp 13,420,349,514 dan sesuai dengan Surat Bupati Berau Nomor: 500/900BAP-Eko/VIII/2024 tanggal 5 Agustus perihal Penetapan alokasi DBH -DR Kabupaten Berau tahun anggaran 2024. Anggaran tersebut diserahkan kepada 4 OPD yakni, DLHK Berau Rp 1,4 M, DPUPR Berau Rp 5,3 M, BPBD Berau Rp 2,9 M dan Disbudpar Rp 3,7 M.
Pelaksanaan DBH-DR dilaksanakan berdasarkan amanat dari PMK No 216/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH-DR, dan selanjutnya untuk penentuan kegiatan strategis daerah, sudah ditentukan melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Sisa DBH-DR untuk kegiatan strategis daerah, dalam hal ini sesuai dengan kewenangan daerah.
“Output dari optimalisasi pemanfaatan ini terkait peningkatan tutupan hutan dan lahan menjadi target yang harus terwujud serta menjadi pembeda antara sebelum dan setelah adanya intervensi dana DBH-DR,” jelasnya.
Jika merujuk pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Berau adalah “Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan”.
Kebijakan penggunaan DBH-DR ini juga mendukung pelaksanaan misi ke-2 dan ke-3, yakni meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian. Dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal. Serta meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.
“Visi dan misi tersebut kami jalankan melalui 18 program unggulan Kabupaten Berau. Yang dapat disesuaikan dengan pemanfaatan sisa DBH-DR ini seperti program percepatan pembangunan dengan Sigap , BLT bagi fakir miskin, yatim piatu dan orangtua jompo yang terlantar dan sebagainya.
“Penguatan kebijakan ini sangat penting, mengingat batas penggunaan DBH-DR hanya sampai tahun ini saja,” terangnya.
Dirinya juga mengajak seluruh SKPD untuk bersama-sama melaksanakan tata kelola pemerintahan yang pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sanggam, Bumi Batiwakkal.
“Dan kami juga sangat mengharapkan dukungan dari jajaran Pemerintah Pusat, dalam hal ini KLHK agar pelaksanaan DBH-DR dapat terimplementasi sebagaimana mestinya,” tutupnya. (*/aja/adv/arp)
