
TANJUNG REDEB - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, kembali mengingatkan perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal itu dia utarakan, sebab dia menilai serapannya masih belum maksimal dilakukan.
Seharusnya ditegaskan Said, semakin banyak investasi yang ada di Berau, berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Berau. "Tapi kalau banyak perusahaan tapi justru banyak pengangguran, itu bukan tujuan sesungguhnya dari kesejahteraan," katanya, kemarin (2/8).
Menurutnya, masyarakat akan peduli dan kesejahteraan akan meningkat ketika perusahaan juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada karyawan dan masyarakat.
Perlindungan tenaga kerja lokal diungkapkan kerap menjadi permasalahan. Salah satunya terkait penyerapan 80 persen karyawan perusahaan wajib diisi oleh tenaga kerja lokal.
Apalagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 perihal Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Dalam perda tersebut, disebutkan sebanyak 80 persen setiap perusahaan harus diisi tenaga kerja lokal.
Dimana definisi tenaga kerja lokal berdasarkan perda adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Berau, dan atau tenaga kerja yang sudah berdomisili di Kabupaten Berau, memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk paling sedikit 12 bulan.
"Orang selalu menganggap 80 persen itu adalah harus orang Berau, tapi belum tentu. Karena bahasa dalam perda itu menyebutkan, minimal 1 tahun tinggal di Berau," terangnya.
Bagi penduduk yang KTP-nya belum dipindah menjadi domisili Berau, tapi sudah tinggal bertahun-tahun di Berau, artinya sama dengan tenaga kerja lokal. "Ini yang kadang menjadi berbagai penafsiran," kata Said.
Karena itu, dia mengharapkan ke depan perusahaan menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan pemerintah daerah. Bagaimanapun juga sambungnya, iklim investasi yang saat ini sudah baik di Berau dan suasananya yang kondusif, jika kita dipelihara dengan baik akan berdampak secara masif ke Kabupaten Berau.
Bahkan bebernya, perlindungan tenaga kerja kadang diorganisir oleh organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), bahkan kepala kampung. Jika tidak ada rekomendasi, maka pekerja itu tidak akan diterima. Padahal bisa jadi orang itu baru sampai di Berau sudah bisa kerja, akhirnya dipermasalahkan oleh yang belum bekerja.
"Jangan sampai hal itu terjadi, makanya perlu kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan serikat pekerja," tuturnya.
Ditambahkan Kepala Disnakertrans Berau, Zulkifli Azhari, mengakui pihaknya masih banyak menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak terserap oleh perusahaan. Padahal sudah ada perda yang mengatur sebanyak 80 persen tenaga kerja di suatu perusahaan adalah lokal. Tapi ternyata masih banyak yang belum diserap.
Namun diakunya, semua perusahaan sudah melaporkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Hasilnya, memang sudah sesuai dengan kebijakan daerah yang berlaku. Bahkan pihaknya sudah pernah memanggil perusahaan terkait yang tidak menyerap tenaga kerja lokal. Hanya saja memang ada beberapa sektor yang tidak diminati, sehingga harus mengambil tenaga kerja dari luar daerah, seperti buruh kasar di perusahaan sawit.
"Kami tegur perusahaan yang masih banyak tenaga kerja dari luar, kami sudah tanya permasalahannya, ternyata setelah lowongan diumumkan tidak ada yang mendaftar," bebernya.
Yang melapor memang sudah sesuai kebijakan, kecuali secara teknis tidak terpenuhi karena tenaga kerja yang diminta tidak ada di Berau. Berau sendiri belum memiliki putra daerah yang memiliki skill untuk bekerja di perusahaan perkapalan.
Disitulah peran serta Disnakertrans Berau untuk memfasilitasi perusahaan, memberikan program pelatihan kepada putra daerah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Dunia pertambangan masih menjadi primadona masyarakat dalam memilih pekerjaan. Meski saat ini pihaknya lebih banyak mengirim pelatihan di luar daerah, lantaran Berau belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK).
"Kami terus merekrut generasi muda yang mau diberi pelatihan untuk dikirim ke BKL, sesuai skill yang dicari perusahaan," paparnya. (*/aja/sam)



