
TANJUNG REDEB – Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau ditarget bakal beroperasi tahun ini. Dengan menyasar lantai dasar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau di Jalan Murjani I, Tanjung Redeb.
Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran membenarkan hal tersebut, ia menjelaskan untuk mempersiapkan MPP Mini banyak hal yang perlu disiapkan. Berdasarkan kajian, Kabupaten Berau dinilai layak untuk membangun MPP. Namun sebagai tahap awal, perlu direalisasikan MPP Mini terlebih dahulu.
“Sementara untuk pelayanan dasar dulu dibutuhkan MPP Mini dan ada sekitar 15 tenan yang disediakan di lantai satu,” ungkapnya.
Di tahun yang sama pula, perencanaan pembangunan gedung MPP dilaksanakan. Hanya saja pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut terkait usulan lahan dan kebutuhan anggaran yang diperlukan.
“Tahun ini ada perencanaan pembangunan gedungnya. Insyaallah ke depan bisa terealisasi karena tujuannya, agar pelayanan kepada masyarakat ke depan bisa maksimal,” terangnya.
Apalagi selama ini pelayanan publik berpencar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, padahal pelayanan tersebut saling berkaitan. Itu dinilai cukup memberatkan masyarakat karena harus ke sana kemari untuk mengurus sesuatu.
“Jadi ingin disatukan agar lebih mudah. Termasuk instansi vertikal juga bergabung, kemungkinan ada 5-10 instansi yang bergabung,” urainya.
MPP Mini akan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di instansi yang bersangkutan. Sehingga, tidak perlu ada penambahan pegawai untuk melakukan pelayanan.
Sebelumnya, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, Maulidiyah mengatakan, sebelumnya MPP Mini itu akan menggunakan bangunan Gedung Pariwisata yang saat ini sedang tahap pengerjaan.
Namun, seiring berjalannya waktu, rencana penggunaan Gedung Pariwisata itu berubah menjadi Gedung Kantor DPMPTSP Berau.
“Setelah beberapa kali rapat diambil kesimpulan untuk menggunakan lantai dasar gedung DPMPTSP sebagai lokasi MPP Mini dan untuk kegiatan kantor mereka akan dialihkan ke lantai dua,” ucapnya.
Karena hanya MPP Mini, maka sektor-sektor pelayanan yang tergabung merupakan instansi setingkat di Pemerintah Kabupaten Berau. Seperti pos pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hingga Dinas Pendidikan (Disdik). Namun, untuk sektor-sektor instansi vertikal seperti Kejaksaan Negeri Berau, Kantor Imigrasi serta seperti pelayanan pengurusan SIM masih menunggu gedung baru yang khusus.
“Setelah nanti kita dapat gedung baru, lahan dan bangunannya lebih representatif, baru semua kita boyong ke sana,” ujarnya.
MPP nantinya juga akan terintegrasi dengan sektor pelaku UMKM serta hasil-hasil produksi masyarakat. Hal ini, dilihat seperti MPP milik Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, di mana selain terdapat 1.400 layanan yang bisa diakses juga terintegrasi dengan sektor UMKM.
“Jadi di Surabaya sana, kita nanti diarahkan di pintu keluar itu deretan hasil olahan UMKM serta Dekranasda mereka,” tuturnya.
Maulidiyah melanjutkan, realisasi pembukaan MPP Mini akan dilaksanakan setidaknya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2024 masa perubahan. Hal itu juga akan dibarengi dengan persiapan membangun MPP yang representatif. (*/aja/arp)

