
TANJUNG REDEB - Usai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan yang diselenggarakan Maret 2024 lalu, dilanjutkan dengan musrenbang kabupaten dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode 2025 hingga 2045.
Bupati Berau Sri Juniarsih, mengatakan, pelaksanaan itu merupakan implementasi atas amanah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 86 Tahun 2017, UU Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini merupakan tahapan lanjutan dalam perencanaan partisipatif yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Forum musrenbang dimaksudkan sebagai forum perumusan/pembahasan antarpelaku pembangunan, mengelaborasikan perencanaan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan daerah yang menjadi isu strategis di Kabupaten Berau.
“Musyawarah ini bertujuan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD,” ujarnya.
Sedangkan Bupati Berau Sri Juniarsih, menegaskan, Musrenbang RKPD bertujuan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sesuai tahapan tahun ke-4 RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026 yang akan diintegrasikan dalam program Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, untuk mempertajam indikator serta target kinerja program serta lokasi sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing.
“Jadi tahapan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan berdasarkan masukan dan saran,” paparnya.
Bupati menyebut, diperlukan kecermatan dalam menentukan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai upaya pencapaian sasaran dan visi jangka menengah menjelang akhir periode perencanaan jangka menengah.
“Ini sebagai upaya memaksimalkan anggaran yang membaik dengan tujuan bisa terlaksana dengan baik,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Berau, serta penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan dan program-program inovatif untuk membangun Kabupaten Berau harus terus diperkuat dan nantinya akan dimuat ke dalam dokumen rencana pembangunan yang lebih akuntabel, efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat Berau.
“Kita harap kegiatan ini jadi jembatan lintas sektor, sehingga kolaborasi semakin kuat kedepannya,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Berau, Madri Pani, menegaskan, dalam menentukan rencana kerja perlu adanya pemahaman yang baik terhadap dua paradigma. Yaitu skala prioritas dan pemerataan dalam pelaksanaan musrenbang pada tingkatan yang lebih kecil, misalnya kecamatan dan kampung, aparat pemerintah kerap mengacu pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menginput seluruh usulan dengan tingkat skala tertentu.
“Jangan sampai SIPD jadi formalitas saja, disinilah dua paradigma itu harus digunakan,” ujarnya.
Menurutnya, usulan yang kerap diinput dalam SIPD dengan keterangan skala prioritas 1 atau merupakan kebutuhan yang paling dibutuhkan kerap terabaikan. Sehingga slogan pemerintah daerah yang hendak membawa kesehateraan bagi masyarakat dianggap bertolak belakang.
“Bagaimana kita mau sejahterakan, kalau usulan terkadang tidak terakomodir meski skala prioritas,” tuturnya.
Dirinya kembali menyederhanakan, dalam kondisi anggaran terbatas ataupun tidak, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Berau tetap bisa memaksimalkan dua paradigma secara tepat. Skala prioritas memang merupakan skala terpenting dalam usulan masing-masing kampung ataupun kecamatan, namun dirinya menegaskan kebutuhan tersebut dalam skala kecil di kampung ataupun kecamatan. “Sehingga di sini peran pemerataan yang bisa memilah itu,” paparnya.
Sehingga dirinya menyarankan kepada pemerintah daerah dalam kondisi keuangan yang mumpuni agar bisa menyediakan pemerataan dengan porsi yang lebih. Sehingga, setiap pengusul bisa merasakan pemerataan baik pada bidang fisik ataupun non fisik.
“Tetap memberikan porsi lebih yang diperuntukan pemerataan kebutuhan dasar agar setiap kampung merasakan pemerataan fisik ataupun non fisik,” pungkasnya. (sen/sam)



