BERAU POST– Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya'diah menilai lemahnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, berdampak pada pelaksanaan sejumlah program yang belum sepenuhnya selaras.
Kondisi tersebut terlihat dari belum maksimalnya harmonisasi antara program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga sejumlah kegiatan kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan yang jelas sejak tahap awal perencanaan.
Ia menyampaikan kegelisahannya atas sejumlah program yang dinilai tumpang tindih. Padahal masih ada pekerjaan rumah besar dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan.
"Terutama agar penggunaan anggaran daerah yang terbatas bisa lebih tepat guna dan tidak terbuang sia-sia karena duplikasi kegiatan di lapangan," katanya.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal teknis pelaksanaan, melainkan menyangkut komitmen bersama untuk duduk satu meja sejak awal penyusunan program.
Terlebih sinkronisasi perencanaan merupakan hal mendasar yang tidak bisa ditawar apabila pemerintah ingin memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” tegasnya.
Dirinya pun mendorong agar rapat koordinasi antara gubernur, Bappeda, dan DPRD tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi agenda rutin yang dilaksanakan secara berkala.
Forum tersebut penting untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun prioritas pembangunan yang benar-benar selaras antara provinsi dan daerah.
Apalagi menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal daerah, setiap rupiah anggaran harus dirancang dengan cermat agar tidak terjadi pemborosan akibat program yang bersandingan.
“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah. Jadi pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Syarifatul juga mengingatkan agar program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, seperti Gratispol dan Jospol, tidak berhenti sebatas jargon.
Melainkan harus benar-benar dibarengi dengan dukungan lintas sektor agar manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
"Terlebih bagi masyarakat yang berada di wilayah pelosok, implementasi kebijakan yang tidak terintegrasi akan semakin memperlebar jarak antara perencanaan dan realisasi," katanya.
Politikus Golkar ini berharap pola kerja yang lebih terbuka dan terkoordinasi dapat menjadi kunci untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak agar pelaksanaan ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” pungkasnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi