APBD Berau 2026 Menipis, DPRD: Pemerintah Harus Siap Penghematan Besar dan Selektif Pilih Program


BERAU POST – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun 2026 disoroti oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai. Pasalnya, porsi belanja pegawai dinilai besar dibandingkan anggaran pembangunan.
Ia mengungkapkan, total APBD murni Berau tahun 2026 tercatat sekitar Rp 2,7 triliun. Namun, setelah memperhitungkan dana yang bersifat earmark atau sudah ditentukan penggunaannya, anggaran yang benar-benar fleksibel dan dapat dikelola secara efektif hanya sekitar Rp 2 triliun.
“Dari Rp 2 triliun itu, belanja pegawai mencapai Rp 1,3 triliun. Artinya, sisa untuk belanja pembangunan hanya sekitar Rp 700 miliar. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah kondisi seperti ini sudah adil?” ujarnya, Selasa (7/4).
Menurut Rifai, kondisi tersebut perlu dilihat dalam kerangka regulasi yang berlaku. Dalam hal ini batas maksimal belanja pegawai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam aturan tersebut, belanja pegawai ditegaskan tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran.Jika mengacu pada angka efektif Rp 2 triliun, maka idealnya belanja pegawai berada di kisaran Rp 600 miliar.
“Faktanya sekarang sudah Rp 1,3 triliun, termasuk PPPK (Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ini jelas menjadi persoalan yang harus kita bahas bersama,” tegasnya.
Lanjutnya, kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan kapasitas fiskal daerah. Pada masa sebelumnya, ketika APBD Berau sempat mendekati Rp 6 triliun, angka belanja pegawai tersebut masih dapat terakomodasi.
Namun dengan kondisi fiskal yang menurun, proporsi yang sama justru menjadi beban besar bagi ruang anggaran daerah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kesamaan pandangan antara DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan.
Menurutnya, perbedaan sudut pandang selama ini kerap terjadi, terutama antara usulan dari tingkat kecamatan dengan keputusan di tingkat TAPD.



