Kasus BUMK Berau Jadi Peringatan, DPRD Desak Pengelolaan Profesional dan Transparan

BERAU POST – Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), di salah satu kampung di Berau yang kini tengah didalami Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Berau.
Lembaga legislatif menilai, peristiwa tersebut menjadi peringatan penting agar pengelolaan BUMK benar-benar dijalankan secara profesional, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, menegaskan bahwa pemerintah kampung harus lebih serius dalam mengelola BUMK.
Menurutnya, keberadaan BUMK sejatinya dirancang sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung melalui pengembangan usaha yang produktif.
“Ya memang ini harus menjadi perhatian, bahwa pengelolaan BUMK itu harus benar-benar dijaga. Tujuannya supaya manfaatnya dirasakan baik untuk kampung maupun masyarakat,” tegas Peri.
Ia menekankan, apalagi bila BUMK dijalankan dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).
Baik itu dalam bentuk penyertaan modal maupun hibah, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
“Kalau sudah menggunakan uang negara, baik penyertaan modal atau hibah, maka pengelolaannya harus dijalankan sesuai aturan. Tidak boleh main-main,” ujarnya.
Peri menambahkan, salah satu hal mendasar dalam pengelolaan BUMK adalah perencanaan awal yang matang.
Menurutnya, tanpa kajian yang jelas, prospek usaha akan sulit berkembang dan pada akhirnya berisiko gagal memberi manfaat bagi masyarakat.
“BUMK itu harus dipersiapkan perencanaannya secara matang. Prospek usaha juga harus terarah, dan dikerjakan secara profesional. Dengan begitu, tujuan pembentukan BUMK bisa benar-benar terwujud,” jelasnya.
Selain perencanaan, ia juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola BUMK.
Tanpa pengelola yang memiliki kapasitas dan integritas, dikhawatirkan BUMK hanya akan menjadi beban bagi keuangan kampung.
“Kalau tidak dikelola dengan SDM yang tepat, bukan manfaat yang dirasakan, malah jadi masalah. Itu yang harus kita hindari,” sambung Peri.
Terkait kasus yang saat ini ditangani Kejari Berau, Peri berharap agar aparat kampung di seluruh wilayah Berau bisa menjadikannya pelajaran berharga. Menurutnya, kesadaran untuk mengelola BUMK dengan baik adalah hal fundamental yang tidak bisa ditawar.
“Saya imbau aparatur kampung untuk menerima masukan ini sebagai hal yang krusial dan fundamental. Ini penting bagi jalannya pemerintahan kampung ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan, DPRD melalui fungsi pengawasan juga akan terus memantau jalannya pengelolaan BUMK di daerah.
Hal itu dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dana yang digelontorkan benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat kampung.
“BUMK bukan hanya sekadar wadah usaha, tapi bagian dari pembangunan ekonomi kampung. Karena itu harus dikelola dengan transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (sen/hmd)



