Warga Kampung Kesulitan, DPRD Berau Usulkan Pemkab Berau Bangun Rumah Singgah

BERAU POST – Kebutuhan akan rumah singgah yang layak dan representatif di Kecamatan Tanjung Redeb, menjadi sorotan anggota DPRD Berau, Sutami.
Ia menyampaikan bahwa banyak warga dari kampung-kampung yang mengeluhkan kesulitan saat harus tinggal sementara di ibu kota kabupaten, baik untuk urusan berobat maupun pendidikan.
“Kami menerima banyak masukan dari masyarakat di daerah pemilihan, terutama soal kebutuhan rumah singgah,” ujar Sutami, Rabu (6/8).
Ia menjelaskan, selama ini masyarakat dari kampung yang datang ke Tanjung Redeb kerap kesulitan mencari tempat tinggal sementara.
Kondisi ini sangat dirasakan oleh mereka yang datang untuk keperluan berobat ke rumah sakit atau mendampingi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan tinggi.
Menurutnya, keberadaan rumah singgah memang sudah ada, namun tidak semua berjalan dengan baik. Salah satu kendalanya adalah akses terbatas terhadap fasilitas tersebut.
“Terkadang rumah singgahnya ada, tapi yang pegang kuncinya tidak di Tanjung Redeb. Jadi ketika masyarakat datang mendadak, mereka tetap kesulitan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Sutami mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Berau dapat membangun fasilitas mess seperti Mess Berau yang selama ini digunakan di luar daerah, namun kali ini diperuntukkan di Tanjung Redeb dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kampung.
“Kalau bisa, dibangun mess dengan biaya terjangkau. Jadi orang tua yang datang menjenguk anaknya, atau keluarga pasien yang dirawat di rumah sakit, bisa bermalam di sana,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya subsidi agar keberadaan rumah singgah atau mess tersebut benar-benar menjangkau masyarakat dari kalangan menengah ke bawah di kampung-kampung.
“Kalau biayanya tidak mahal atau bisa disubsidi, masyarakat kita dari kampung tidak akan terlalu terbebani,” tambahnya.
Sutami berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian Pemkab Berau ke depan. Ia menilai, pelayanan sosial seperti ini penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan di wilayah perkotaan.
“Ini soal keadilan pelayanan. Masyarakat kampung juga punya hak yang sama atas fasilitas publik,” pungkasnya. (sen/hmd)



