Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perda Tenaga Kerja Lokal Perlu Revisi

B
Penulis: Beraupost❯


Advertisement

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris. (BERAU POST)
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris. (BERAU POST)


TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris menilai perlunya revisi, terhadap pasal pengawasan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang TenagaKerja Lokal.

Hal ini disampaikan mengingat adanya perbedaan tafsir antara pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai implementasi pengawasan tenaga kerja.

Menurut Waris, perbedaan tafsir terdapat pada Pasal 54 ayat 1, 2, dan 3 dalam Perda 8 tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga kerja Lokal tersebut.

Advertisement

“Itu yang harus dikaji. Kalau memang menyulitkan dalam penegakan, ya kita ubah. Harus ada revisi terhadap pasal pengawasan itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan pasal tersebut, pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Namun, pihaknya menilai pengawasan seharusnya juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Advertisement

“Kalau nanti kami revisi, bisa saja dimasukkan langsung OPD-nya, misalnya Disnakertrans dan beberapa OPD lain,” jelasnya.

Waris juga mengakui secara substansi, perda tersebut sudah cukup baik karena telah didukung dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Namun hingga kini implementasinya masih belum maksimal.

Ia menilai hal tersebut terjadi akibat adanya perbedaan pemahaman, khususnya antara bagian hukum pemerintah daerah dan Disnakertrans.

“Perda ini sudah ada sejak 2018. Tapi kenapa belum bisa dilaksanakan? Karena beda tafsir soal pengawasan. Disnakerberanggapan pengawasan tenaga kerja itu wewenang provinsi, padahal yang dimaksud adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang Tenaga Kerja Lokal,” jelasnya.

Sebagai solusi, Waris menyarankan agar dilakukan pendalaman terhadap makna dari pengawasan yang dimaksud dalam Perda tersebut.

Jika diperlukan, DPRD siap melakukan revisi agar tercapai kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan legislatif.

“Kalau memang perlu kami revisi, kami revisi. Supaya ada satu pemahaman antara pemerintah daerah dan DPRD agar Perda ini bisa dijalankan,” pungkasnya. (hmd/adv/arp)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Optimalkan Aplikasi Teman Naker, Pemkot Bontang Berhasil Tekan Angka Pengangguran Jadi 5 Persen

Optimalkan Aplikasi Teman Naker, Pemkot Bontang Berhasil Tekan Angka Pengangguran Jadi 5 Persen

Wali Kota Neni Moerniaeni pastikan integrasi data pencari kerja dan lowongan perusahaan kian transparan.

Buka Rekrutmen Smelter di KIPI, PT KAI dan Disnakertrans Bulungan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Buka Rekrutmen Smelter di KIPI, PT KAI dan Disnakertrans Bulungan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

HRGA-IT Division Head Andre sebut warga Mangkupadi dan Tanah Kuning dapat perhatian khusus rekrutmen.

Kawal Investasi Ramah Warga, Pemkot Bontang Tegaskan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Minimal 75 Persen

Kawal Investasi Ramah Warga, Pemkot Bontang Tegaskan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Minimal 75 Persen

Staf Ahli Lukman minta kemudahan perizinan berdampak nyata bagi pembukaan lapangan kerja putra daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer