
TANJUNG REDEB – Suasana memanas di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Berau, ketika aliansi serikat pekerja melontarkan kritik tajam terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Selasa (20/5).
Mereka menyebut regulasi itu tak ubahnya “perda banci”. Hidup tapi tak berdaya. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri anggota legislatif, Kepala Disnakertrans Berau, Kabag Hukum Berau, Satpol PP, dan perwakilan serikat pekerja itu sempat diwarnai ketegangan.
“Perda Nomor 8 Tahun 2018 ini adalah perda banci. Tak bisa dijalankan, tak bisa memberi sanksi kepada perusahaan yang nakal. Lalu buat apa?” kata salah satu perwakilan buruh saat diberi kesempatan bicara oleh Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, yang memimpin rapat.
Ditambah lagi, pihak buruh menduga instruksi perda terkait minimal 80 persen pekerja lokal diserap juga diabaikan oleh pihak perusahaan yang ada di Berau.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong yang jadi inisiator lahirnya perda ini menjelaskan, pada dasarnya dia menganggap perda tersebut sudah sempurna.
Sebab, Perda itu adalah yang pertama di Indonesia yang memuat perlindungan tenaga kerja lokal.
Namun, dia juga tidak menyangkalnya, bahwa Perda tersebut memang masih menimbulkan dilema, terutama bagi pekerja buruh yang ada sekarang.
Hal ini kemudian tergantung bagaimana Pemkab Berau menerapkannya di lapangan.
“Perda itu sudah sempurna kok, yang bancinya tidak dilaksanakan. Siapa yang melaksanakannya, bupati dan Pemkab Berau,” katanya.
Dengan kondisi dan situasi sekarang, dirinya pun tidak menyangkal jika memang perda tersebut seolah kehilangan marwah dan kekuatannya sebagai peraturan, lantaran hampir setiap perusahaan yang melanggarnya tak ada tindakan maupun sanksi serius yang diberikan.
“Namun, bukan lagi salah kami ketika perda itu jadi banci. Di sana (Pemkab) tidak siap perangkat. Mungkin,” imbuhnya.
Untuk melindungi marwah Perda agar maksimal melindungi pekerja, pemerintah daerah harus menyiapkan perangkatnya. Misalnya siapkan Peraturan Bupati (Perbup) lebih dari satu. “Tapi itu kembali lagi kepada aksi atau penegakannya di lapangan,” katanya.
Adapun terkait pengawasan, kata Rudi, ada dua ruang sebenarnya yang bisa diambil, yakni pengawasan tenaga kerja dan pengawasan Perda.
Seharusnya, jika ada perusahaan yang mengabaikan perintah Perda yang mengikat, Pemkab harus menindaknya.
“Jadi memang seharusnya yang menindak itu Pemerintah Daerah. Jadi perangkatnya harus disiapkan pemerintah, mulai dari Perbup sampai tenaganya,” jelas Rudi. (hmd/adv/arp)



