
TANJUNG REDEB – Setelah tertunda selama lima tahun, rencana memisahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) akhirnya mulai dibahas lagi secara serius.
Anggota DPRD Berau, Nurung mengatakan Biro Organisasi Provinsi sudah menyarankan agar Damkar berdiri sendiri, terpisah dari BPBD.
Meski masih dalam tahap awal, ia yakin proses ini bisa selesai sebelum akhir Mei 2025.
Pemisahan ini mengacu pada aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 16 Tahun 2020) yang mengatur tentang pembentukan Dinas Damkar dan Penyelamatan di daerah.
"Tujuannya, agar BPBD dan Damkar bisa bekerja lebih fokus dan tidak saling tumpang tindih," katanya.
Saat ini, keduanya masih bergabung, sehingga beban kerja dan sumber daya sering tidak cukup untuk menangani keadaan darurat dengan baik.
Di sisi lain, DPRD diungkapkannya sedang menyusun aturan hukum (Raperda) sebagai dasar pemisahan ini.
Sekaligus akan berkonsultasi ke kementerian untuk memastikan semuanya sesuai aturan.
"Kami perlu memastikan seluruh proses sesuai regulasi. Karena itu, konsultasi ke kementerian menjadi langkah penting sebelum finalisasi," jelasnya.
Nurung berharap, setelah resmi dipisahkan, pelayanan kepada masyarakat dalam keadaan darurat bisa lebih cepat dan maksimal.
Sebab selama ini, keterbatasan sumber daya dan beban kerja yang tumpang tindih dinilai membuat penanganan kedaruratan kurang optimal.
"Jika masing-masing punya struktur dan tanggung jawab sendiri, tentu pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi darurat bisa jauh lebih maksimal," pungkasnya.(adv/arp)



