
TANJUNG REDEB – Penanganan terhadap anak-anak terlantar dan putus sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Sosial (Dinsos) Berau, masih bergantung pada pengiriman ke luar daerah.
Kondisi ini terjadi karena belum tersedia fasilitas khusus di Berau untuk mendukung pendidikan bagi kelompok anak tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menilai potensi pembangunan sarana pendidikan di Berau cukup besar.
Ia menyebut, kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk merealisasikan pembangunan fasilitas seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau Panti Bina Remaja.
“Sepanjang keuangan daerah memungkinkan, kami tentu mendukung,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pembinaan di Berau lebih efisien dibandingkan harus mengirim anak-anak tersebut ke luar daerah.
Karena dapat menghemat anggaran sekaligus memberikan ruang lebih luas untuk pengembangan.
Ia juga menambahkan bahwa BLK tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak putus sekolah.
Tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh generasi muda yang ingin meningkatkan keterampilan agar siap terjun ke dunia kerja.
“Itu juga bisa diakses oleh masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitas agar siap kerja,” ucapnya.
Thamrin menegaskan pentingnya fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Berau.
Sementara itu, permasalahan anak jalanan dan anak punk di Berau disebut semakin kompleks. Dinsos Berau pun mengaku kesulitan menangani permasalahan ini.
Selama ini, upaya yang dilakukan hanya sebatas memulangkan mereka ke daerah asal atau mengirimkan ke panti sosial di luar Berau.
Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi, menyatakan bahwa keterbatasan sarana dan program pembinaan di daerah menjadi hambatan utama.
“Di sini belum ada pembinaan seperti itu. Kalau ada limpahan kasus, biasanya kami kirim ke panti bina remaja di Samarinda,” ungkapnya.(adv/arp)



