Prioritaskan UMKM! DPRD Berau Minta Pemkab Selektif Pangkas Anggaran

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Sumadi meminta Pemkab Berau tidak menganggu program UMKM, meskipun ada efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
Keluarnya, Pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang mencakup berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan daerah, menurut Sumadi bukan untuk memiskinkan pelaku UMKM. Namun pejabat harus bisa memilah mana prioritas dan tidak.
“Terkait Berau Expo atau perayaan ulang tahun Berau, harapannya jangan dipotong terlalu berlebihan,” ujar Sumadi, Rabu (5/3).
Menurutnya, kegiatan seperti Berau Expo memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Dalam acara tersebut, banyak pelaku UMKM yang berpartisipasi, baik dalam bentuk pameran produk maupun jasa. Oleh karena itu, ia menilai pemangkasan anggaran seharusnya lebih selektif.
“Di dalam sana ada rangkaian yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Kalau menurut saya, sektor lain bisa dipangkas, tapi yang menyangkut hajat hidup banyak orang sebaiknya tetap berjalan,” tegasnya.
Sumadi menambahkan bahwa banyak masyarakat yang merasakan dampak dari kegiatan seperti expo atau perayaan daerah. UMKM, pedagang kecil, hingga sektor pariwisata biasanya mendapatkan manfaat dari event-event tersebut.
Oleh karena itu, ia berharap efisiensi anggaran tidak serta-merta menghilangkan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar dapat mengusulkan kebijakan yang seimbang dalam menjalankan instruksi efisiensi anggaran.
“Kalau efisiensi dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi, justru bisa menghambat pertumbuhan daerah. Kita harus melihat mana yang benar-benar penting untuk tetap berjalan,” pungkasnya.
Sumadi berharap pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan pusat agar kebijakan yang diterapkan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. (sen/hmd)



