
TANJUNG REDEB – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mulai melakukan pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Hal itu mendapat dukungan dari Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.
Dikatakan Dedy, pengelolaan sampah secara terbuka atau open dumping sudah tidak layak lagi diterapkan. Sebab, pengelolaannya sangat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Misalnya pencemaran udara, air tanah hingga memunculkan kerusakan ekosistem di sekitar,” katanya.
Pengelolaan sampah yang kurang memadai, dinilainya akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Sehingga pemerintah daerah harus segera melakukan pembenahan terhadap pengelolaan TPA.
Apalagi, dengan rencana relokasi TPA Bujangga ke lokasi baru, Dedy mengingatkan agar pemerintah daerah bisa menerapkan pengelolaan yang baik.
“Jika tidak dikelola baik, akan menjadi sumber penularan penyakit, perkembangbiakan hewan seperti tikus, hingga kecoa,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Mustakim yang dikonfirmasi awak Berau Post terkait pengelolaan sampah belum memberikan respons.
Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Grup), Direktur Penanganan Sampah, KLH, Novrizal Tahar mengatakan, kebijakan pembenahan TPA merupakan langkah serius KLH dalam menegakkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
“Dalam UU itu secara tegas mengatakan bahwa TPA tidak boleh lagi dioperasikan secara open dumping dan hal itu memiliki konsekuensi hukum,” ujarnya.
Dia menyebut, TPA seharusnya dioperasikan dengan konsep sanitary landfill, yakni sampah yang dilakukan dengan cara menumpuk, memadatkan, dan menimbun sampah di lokasi cekung. Atau minimal controled landfill, yakni sistem pengelolaan sampah yang merupakan peralihan antara open dumping dan sanitary landfill.
Novrizal mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup bakal menyurati para kepala daerah untuk membenahi TPA di wilayah mereka masing-masing. Setelah itu akan dilakukan evaluasi.
Selain itu untuk mengatasi masalah sampah, KLH juga ke depan akan mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sampah di titik sumber seperti restoran, hotel, dan kafe.
“Poin source tersebut diharapkan bisa mengelola sampahnya mandiri. Mulai dari memilah sampah sampai menyelesaikan pengelolaan sampah di tempatnya atau bekerja sama dengan industri jasa pengelolaan sampah sehingga tidak lagi membebani TPA,” terang Novrizal.(aky/arp)



