Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLH Desak Pemda Benahi TPA: Open Dumping Tak Lagi Layak!

B
Penulis: Beraupost❯
PENGELOLAAN: TPA Bujangga rencananya akan segera dipindah ke lokasi baru. Sistem pengelolaannya pun diingatkan agar tidak menggunakan metode open dumping yang telah dilarang Pemerintah Pusat.  (BP)
PENGELOLAAN: TPA Bujangga rencananya akan segera dipindah ke lokasi baru. Sistem pengelolaannya pun diingatkan agar tidak menggunakan metode open dumping yang telah dilarang Pemerintah Pusat. (BP)

TANJUNG REDEB – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mulai melakukan pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).


Advertisement

Hal itu mendapat dukungan dari Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.

Dikatakan Dedy, pengelolaan sampah secara terbuka atau open dumping sudah tidak layak lagi diterapkan. Sebab, pengelolaannya sangat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Misalnya pencemaran udara, air tanah hingga memunculkan kerusakan ekosistem di sekitar,” katanya. 

Advertisement

Pengelolaan sampah yang kurang memadai, dinilainya akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Sehingga pemerintah daerah harus segera melakukan pembenahan terhadap pengelolaan TPA.

Apalagi, dengan rencana relokasi TPA Bujangga ke lokasi baru, Dedy mengingatkan agar pemerintah daerah bisa menerapkan pengelolaan yang baik.

“Jika tidak dikelola baik, akan menjadi sumber penularan penyakit, perkembangbiakan hewan seperti tikus, hingga kecoa,” imbuhnya. 

Advertisement

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Mustakim yang dikonfirmasi awak Berau Post terkait pengelolaan sampah belum memberikan respons.

Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Grup), Direktur Penanganan Sampah, KLH, Novrizal Tahar mengatakan, kebijakan pembenahan TPA merupakan langkah serius KLH dalam menegakkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

“Dalam UU itu secara tegas mengatakan bahwa TPA tidak boleh lagi dioperasikan secara open dumping dan hal itu memiliki konsekuensi hukum,” ujarnya.

Dia menyebut, TPA seharusnya dioperasikan dengan konsep sanitary landfill, yakni sampah yang dilakukan dengan cara menumpuk, memadatkan, dan menimbun sampah di lokasi cekung. Atau minimal controled landfill, yakni sistem pengelolaan sampah yang merupakan peralihan antara open dumping dan sanitary landfill.

Novrizal mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup bakal menyurati para kepala daerah untuk membenahi TPA di wilayah mereka masing-masing. Setelah itu akan dilakukan evaluasi.

Selain itu untuk mengatasi masalah sampah, KLH juga ke depan akan mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sampah di titik sumber seperti restoran, hotel, dan kafe.

“Poin source tersebut diharapkan bisa mengelola sampahnya mandiri. Mulai dari memilah sampah sampai menyelesaikan pengelolaan sampah di tempatnya atau bekerja sama dengan industri jasa pengelolaan sampah sehingga tidak lagi membebani TPA,” terang Novrizal.(aky/arp)

Advertisement

Artikel Terkait

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Berlatih dengan Fasilitas Seadanya, Intip Perjuangan Keras Atlet Wushu Berau Jelang Porprov Kaltim

Ketua Wushu Berau Simon Paranduk sebut keterbatasan sarana justru jadi motivasi pembuktian di arena

Perkuat Pengelolaan Sampah Pemkab Berau Usulkan Bantuan Alat Berat TPA dan TPS3R ke Pusat

Perkuat Pengelolaan Sampah Pemkab Berau Usulkan Bantuan Alat Berat TPA dan TPS3R ke Pusat

DLHK Berau perjuangkan sarana pendukung TPA dan TPS3R langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Berhasil Lobi KLHK, Bupati Berau Sri Juniarsih Bawa Pulang Bantuan Peralatan Persampahan

Berhasil Lobi KLHK, Bupati Berau Sri Juniarsih Bawa Pulang Bantuan Peralatan Persampahan

Bupati Berau Sri Juniarsih gandeng Kementerian LH dorong kebersihan dan tata kelola sampah area wisata.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer