
TANJUNG REDEB - Petugas pemadam kebakaran (damkar) dikeluhkan, terlebih ketika terjadi kebakaran berturut-turut seperti Senin (27/1) dini hari, petugas kewalahan mengatasi hal tersebut.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin menyoroti minimnya jumlah personel damkar di BPBD Berau. Apalagi permasalahan ini sudah sering terjadi sejak beberapa tahun lalu.
“Karena adanya aturan dari pusat, daerah tidak bisa merealisasikan terkait dengan penambahan personel,” ucapnya.
Menurut mantan kepala BPBD Berau itu, sejak di bawah kepemimpinannya, kekurangan personel menjadi kendala saat melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran pemukiman.
Padahal, tahun 2023 lalu diungkapkannya sempat ada wacana untuk menambah personel sebanyak 15 orang. Tetapi, seiring berjalannya waktu pemerintah pusat melarang untuk pengangkatan pegawai ataupun honorer.
“Anggaran sudah ada dan disetujui oleh DPRD Berau, setelah semuanya tersedia, ternyata ada aturan baru yang mengakibatkan hal tersebut tak terealisasi,” jelasnya.
Dengan situasi saat ini, seharusnya Pemkab Berau dimintanya bisa memperjuangkan langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas terkait dengan hal ini.
“Karena setahu saja memang untuk satu unit damkar itu idealnya diisi sebanyak enam hingga delapan personel. Tetapi, untuk saat ini hanya diisi tiga sampai empat personel saja,” sebutnya.
Ia menilai, harusnya ada pengecualian. Pasalnya, BPBD berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Karena, mereka ini bekerja dituntun dengan kecaman dalam mengendalikan suatu musibah.
“Harus ada pengecualian, seharusnya Pemkab Berau dapat mendukung dan mencari solusi untuk menghadapi permasalahan ini,” tutupnya. (aky/arp/smi)



