Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Suara Rakyat Berau: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Sorotan Utama

B
Penulis: Beraupost❯
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Makmur HAPK, telah menyelesaikan agenda reses di 12 titik berbeda di Kabupaten Berau. Dalam pertemuannya dengan warga, Makmur menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, dengan isu utama yang paling banyak disampaikan adalah persoalan pada sektor pendidikan dan kesehatan.


Advertisement

Dijelaskannya, reses menjadi momen penting untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan masyarakat, khususnya di daerah yang mungkin jarang tersentuh oleh kebijakan.

“Kami turun langsung untuk mendengar apa yang menjadi permasalahan utama masyarakat. Pendidikan dan kesehatan adalah dua isu yang paling banyak dikeluhkan. Ini menunjukkan masih adanya tantangan besar di kedua sektor tersebut,” ujarnya kepada awak media usai melakukan reses di Kelurahan Karang Ambun, Sabtu (19/1).

Pada sektor pendidikan sebutnya, masyarakat banyak mengeluhkan keterbatasan fasilitas sekolah, terutama di daerah kampung yang jauh dari perkotaan. Beberapa sekolah dilaporkan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, hingga kebutuhan dasar serta kekurangan tenaga pengajar juga menjadi perhatian serius.

Advertisement

“Saya banyak merangkum, dari semua kegiatan reses dan memang jumlah guru di beberapa daerah sangat terbatas. Ini tentu harus menjadi prioritas untuk kita cari solusinya bersama pemerintah daerah,” sebut Makmur.

Sehingga, melalui reses yang dilakukan, semua keluhan nantinya akan dievaluasi serta akan coba dicari cara agar apa yang menjadi keluhan bisa teratasi dengan baik. “Kita sama-sama nanti mencari solusinya seperti apa,” ucapnya.

Pada sektor kesehatan, beberapa keluhan yang disampaikan terkait dengan kurangnya fasilitas kesehatan di wilayah tertentu. Puskesmas atau posyandu di beberapa desa disebut tidak memiliki peralatan medis yang cukup, bahkan ada yang kekurangan tenaga medis seperti dokter dan perawat.

Advertisement

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan akses terhadap layanan kesehatan yang masih sulit, terutama di daerah terpencil. “Kesehatan ini menjadi keluhan terbanyak juga, bahkan banyak dari masyarakat yang mengatakan bahwa untuk berobat pun terkendala terkait dengan aturan,” tegas dia.

Aturan yang dimaksud yakni terkait dengan jaminan kesehatan. Menurutnya, Pemerintah secara umum, harus dapat melakukan evaluasi terkait hal itu. “Karena seperti kita tahu, bahwa penyakit seperti Tuberkulosis (TBC) itu tidak bisa dijamin melalui jaminan kesehatan,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut tidak dibenarkan juga, seharusnya jaminan kesehatan itu tidak memilih-milih penyakit, karena seluruh masyarakat itu memiliki penyakit yang berbeda-beda.

“Masyarakat juga tidak mungkin mau memiliki penyakit, maka dari itu melalui reses ini saya meminta kepada Pemkab Berau untuk mencari solusinya agar tidak ada klasifikasi untuk penyakit yang dapat dibebankan jaminan kesehatan,” harap dia.

Dirinya pun memaparkan apa yang dialaminya saat menjabat sebagai bupati terdahulu, di mana terdapat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang tidak mempersulit, bahkan hanya melalui pengetahuan kepala kampung dan RT, masyarakat dapat berobat langsung ke rumah sakit.

“Dan kepala rumah sakit melayani terlebih dahulu, sehingga nanti pihak rumah sakit lah yang meminta tagihan tersebut ke Pemkab Berau,” jelasnya.

Karena Jamkesda sudah tidak ada lagi Jamkesda, sehingga masyarakat saat ini menggunakan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Sehingga dirinya berharap hal itu tidak mempersulit masyarakat. “Karena saya tegaskan bahwa pemerintah tidak kenal dengan yang namanya untung rugi. Pemerintah itu harus menjadi pelayan masyarakat,” tuturnya.

Adapun salah satu masyarakat Kelurahan Karang Ambun, Badriah, berharap agar pemerintah segera merespons keluhan masyarakat dengan langkah nyata. “Kami ingin anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan mudah mengakses layanan kesehatan yang layak. Kami percaya bahwa Pak Makmur dan DPRD Kaltim bisa membantu mewujudkan harapan ini,” ujar Badriah yang hadir dalam reses.

Meski diketahuinya semua itu adalah kewajiban Pemkab Berau, namun dirinya yakin Makmur HAPK dapat menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat tersebut.

“Saya yakin Bapak Makmur bisa menjadi penyambung lidah masyarakat Berau, dan saya berharap Pemkab Berau juga bisa memperhatian semua hal yang menjadi keluhan ini,” pungkasnya. (aky/sam)

Advertisement
Editor : Nurismi

Artikel Terkait

Agus Suwandy Persoalkan Usulan Proyek Multi Years yang Mendadak di Akhir Pembahasan

Agus Suwandy Persoalkan Usulan Proyek Multi Years yang Mendadak di Akhir Pembahasan

Wakil Ketua Komisi I Agus Suwandy menilai persyaratan administrasi hingga DED proyek masih perlu dilengkapi.

DPRD Kaltim Desak Gubernur Fasilitasi Dialog 10 Kepala Daerah soal Opsen Pajak

DPRD Kaltim Desak Gubernur Fasilitasi Dialog 10 Kepala Daerah soal Opsen Pajak

Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle menilai persoalan pembagian pendapatan tidak bisa diselesaikan sepihak.

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Komisi II DPRD Kaltim Persoalkan Prosedur Proyek yang Tiba-tiba Diusulkan ke Banggar

Sabaruddin Panrecalle menegaskan DPRD Kaltim mendukung pembangunan namun menolak prosedur yang melompati aturan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer