Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waktu Mepet, Utamakan Kualitas Pekerjaan

M
Anggota DPRD Berau, M Ichsan Rappi.
Anggota DPRD Berau, M Ichsan Rappi.

TANJUNG REDEB – Pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024, harus diimbangi dengan kualitas. Sebab, waktu yang mepet dikhawatirkan berdampak pada kegiatan pekerjaan.


Advertisement

Anggota DPRD Berau, M Ichsan Rappi mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya di lapangan, masih ada ditemui proyek dengan kualitas rendah. Kondisi serupa dimintanya jangan sampai terjadi lagi ke depannya.

Dirinya menekankan, pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat harus disalurkan dengan cara yang benar. Terutama infrastruktur seperti jalan, drainase dan gorong-gorong. Harus dibangun dengan kualitas yang baik sehingga berusia panjang dimanfaatkan masyarakat.

“Jangan sampai tahun ini dibangun dan tahun depan sudah perawatan lagi, atau dibangun tahun ini tahun depan sudah rusak lagi,” imbuh pria yang akrab disapa Daeng Iccang ini.

Advertisement

Pembangunan kegiatan fisik, menurutnya harus direncanakan dengan baik. Supaya dalam pemanfaatannya kelak, memang dinikmati masyarakat.

Legislator di DPRD Berau, diungkapkannya kerap melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah proyek. Hasilnya, masih ada ditemukan beberapa proyek yang belum memenuhi standar dari aspek kualitas.

Karena itu, ia menyebut diperlukan komitmen semua elemen pemerintahan. Dalam hal ini pengguna anggaran serta rekanan kerja yang melaksanakan kegiatan proyek. Supaya mampu menciptakan sebuah pembangunan yang sesuai harapan.

Advertisement

“Harapan kita tentunya kualitas pekerjaan baik, tahan lama, dibangun tepat waktu dan memenuhi semua unsur pemenuhan kualifikasi kegiatan,” terangnya.

“Dengan kata lain kita ingin uang rakyat yang digunakan bisa bermanfaat dan tepat guna lebih lama,” tambah politikus Gerindra ini.

Selain kualitas pekerjaan, Iccang juga meminta masih kerap menemukan ada rekanan kontraktor yang tidak memperhatikan administrasi dasar proyek. “Terpenting itu adalah transparansi kegiatan, baik terhadap pertanggungjawaban pengelolaan ataupun transparansi di lapangan kepada masyarakat,” pungkasnya. (hmd/adv/arp)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Pemprov Kaltara Pastikan Pergantian Menteri Keuangan Tak Ubah Komitmen Anggaran Infrastruktur Krayan

Pemprov Kaltara Pastikan Pergantian Menteri Keuangan Tak Ubah Komitmen Anggaran Infrastruktur Krayan

Sisa anggaran Rp100 miliar terus dikejar untuk perbaiki jembatan penghubung Malinau-Krayan

Pemprov Kaltara Targetkan Fasilitas Sekolah Garuda Rampung Tahun Ini

Pemprov Kaltara Targetkan Fasilitas Sekolah Garuda Rampung Tahun Ini

Sekprov Kaltara Denny Harianto Sebut Penyediaan Lahan dan Akses Masuk Sekolah Garuda Jadi Fokus Utama

Dorong Kenaikan Status Indeks Desa Membangun, Pemkab Berau Bangun Infrastruktur Dasar di Mapulu

Dorong Kenaikan Status Indeks Desa Membangun, Pemkab Berau Bangun Infrastruktur Dasar di Mapulu

Pemerintah daerah siapkan ruang kelas baru, akses air bersih, hingga target jaringan listrik 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer