Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Zonasi Kerap Dikeluhkan Masyarakat, Legislatif Minta Dikaji Ulang

M
Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong
Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Peri Kombong menyoroti soal keluhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Pasalnya, banyak orangtua atau wali yang mengeluh tidak diterima jalur zonasi padahal rumahnya dekat dengan sekolah.


Advertisement

“Hal-hal seperti itu seharusnya lebih didalami lagi, bagaimana prioritas masyarakat yang akses menuju sekolahnya lebih dekat. Kan itu tujuan zonasi,” ucapnya.

Menurutnya, perlu adanya langkah-langkah untuk membuat kajian atas kebijakan zonasi tersebut. Bahkan jika perlu dikaji ulang dan disesuaikan lagi dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Berau. Meski diakuinya, beberapa jalur PPDB memiliki jatah kuota masing-masing.

Adanya masalah itu tentu akan berdampak ke sektor pendidikan. Di mana tujuan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat justru terkendala hanya karena sistem zonasi. Sehingga, sistem zonasi baik untuk satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus ada kajian kembali.

Advertisement

Dirinya menyarankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa meminta bantuan atau bekerja sama dengan tim pakar, untuk membantu membuat kajian terkait dengan kebijakan zonasi. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan sampai tidak bisa sekolah.

Dikatakannya, DPRD Berau mendukung penuh pemerataan pendidikan hingga ke kampung-kampung terjauh. Pun terkait dengan sumber data demografi kependudukan Bumi Batiwakkal bisa menggunakan data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau atau data Badan Pusat Statistik (BPS) Berau.

“Karena ketika datanya tidak jelas, akan berdampak pada kebijakan di bidang pendidikan,” ujarnya.

Advertisement

Sebelumnya, Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah menyebut, pihaknya telah mengeluarkan petunjuk teknis terkait PPDB tahun ajaran 2024/2024. Dalam Keputusan Kepala Disdik Berau Nomor 850/075/Umpeg perihal Petunjuk Teknis PPDB pada TK, SD dan SMP Tahun 2024.

Pelaksana PPDB akan dilakukan pada 1-8 Juli, dilanjutkan seleksi administrasi pada 9 Juli, dan diumumkan pada 10 Juli.

“Kemudian daftar ulang dibuka pada 11-13 Juli untuk kemudian mulai belajar efektif pada 15 Juli nanti,” terangnya, Minggu (9/6).

Pelaksana PPDB dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel. Selain zonasi, PPDB juga membuka jalur pendaftaran secara afirmasi, perpindahan tugas orangtua atau wali, serta jalur prestasi. Adapun jalur zonasi SD paling sedikit 70 persen dari daya tampung sekolah, sedangkan untuk SMP minimal 50 persen.

“Apabila kuota jalur afirmasi, perpindahan tugas orangtua atau wali dan prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota bisa dialihkan ke jalur zonasi,” terangnya.

Ada sekolah yang memiliki standar nilai bagi para calon siswa yang masuk melalui jalur zonasi, sehingga nilai yang tidak mencukupi standar dialihkan ke sekolah lain yang masih memiliki kuota penerimaan siswa baru.

“Tujuan sistem zonasi ini jelas agar pemerataan akses di kota maupun kampung sama,” ungkapnya.

Adanya aturan itu, diharapkan Mardiatul masyarakat dan pihak sekolah dapat memperhatikan keterangan lebih detail agar tidak terjadi kesalahan saat penerimaan. Jika memang ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada Disdik Berau. (*/aja/arp)

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Presiden Prabowo: "Saya ingin Investasi Besar di Bidang Pendidikan"

Presiden Prabowo: "Saya ingin Investasi Besar di Bidang Pendidikan"

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen perbaiki sekolah dan tambah dana riset nasional. Cek di sini!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer