Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berau Butuh BLK

M
Ketua DPRD Berau, Madri Pani
Ketua DPRD Berau, Madri Pani

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengaku, saat ini Berau  membutuhkan Balai Latihan Kerja (BLK). Hal itu untuk mendorong cita-cita peningkatan kualitas SDM sesuai aturan yang ada.


Advertisement

Diketahui, hingga kini proses pembangunan BLK masih berada dalam angan. Madri Pani menjelaskan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, yang berisi Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja untuk memenuhi kesempatan kerja di dalam negeri.

“Saat ini, Pemkab Berau hanya sampai ke dalam perencanaan, namun pembangunannya belum juga terlaksana,” ujarnya.

Menurutnya, BLK tersebut seharusnya sudah jauh-jauh hari dibangun untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

Advertisement

“Saya meminta ketika pembangunan tersebut berjalan, harus memikirkan SDM dan sapras dalam BLK tersebut,” tuturnya.

Madri menegaskan, selama ini Kabupaten Berau memiliki banyak perusahaan yang beragam, mulai dari kecil, menengah dan besar. Setiap tahunnya pasti akan membuka lapangan pekerjaan. Terkadang tenaga kerja lokal tidak mampu bersaing, hal itu disebabkan minimnya kemampuan dan pengalaman.

Menurutnya, bagaimana Tenaga Kerja Lokal mampu bersaing dalam persaingan pencari kerja kalau kualitas tenaga kerja lokal tidak mampu. Hal ini tentu menjadi atensi dari Pemkab Berau untuk bisa meningkatkan kualitas dari Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Berau.

Advertisement

"Untuk itu, saya mendorong Pemkab Berau untuk memikirkan cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Dengan mengadakan job fair ataupun kegiatan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Madri juga menaruh perhatian terhadap pekerja penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi, yang pertama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Yang kedua, Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

“Kita tidak akan lupa dengan masyarakat Berau yang memiliki keterbatasan, mereka juga perlu diberikan kesempatan yang sama,” pungkasnya. (sen/arp) 

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Terkendala Geografis dan SDM, Capaian Program Cek Kesehatan Gratis di Kaltara Belum Penuhi Target

Terkendala Geografis dan SDM, Capaian Program Cek Kesehatan Gratis di Kaltara Belum Penuhi Target

Sekretaris Dinkes Kaltara Agus Swandy sebut akses wilayah 3T serta minimnya bahan medis jadi penghambat.

Gandeng BPVP Samarinda, Disnakertrans Berau Matangkan Pelatihan Vokasi Bagi 1.000 Peserta

Gandeng BPVP Samarinda, Disnakertrans Berau Matangkan Pelatihan Vokasi Bagi 1.000 Peserta

Anang Saprani tegaskan program tindak lanjut arahan Menaker siap tingkatkan kualitas SDM di Berau.

Buka Sosialisasi PPDB SMA Unggul Garuda Bulungan, Gubernur Kaltara Ajak Pelajar Manfaatkan Beasiswa

Buka Sosialisasi PPDB SMA Unggul Garuda Bulungan, Gubernur Kaltara Ajak Pelajar Manfaatkan Beasiswa

Zainal A. Paliwang t ekankan pentingnya pembangunan SDM unggul bidang sains dan teknologi gratis daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer