Hindari Permasalahan Hukum, Kejari dan DPRD Lanjutkan MoU

TANJUNG REDEB – Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat DPRD Berau melaksanakan penandatanganan MoU penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Ruang VIP Gedung DPRD Berau, Senin (13/5).
Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Hari Wibowo menyampaikan, MoU tersebut dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pihaknya dengan DPRD maupun Sekretariat DPRD Berau. Itu merupakan kali kedua MoU dilakukan selama dirinya menjabat.
Nantinya, implementasi MoU tersebut berada di bidang perdata dan tata usaha negara. Salah satunya dalam perancangan rencana peraturan daerah (Raperda).
“Kita tahu bahwa salah satu pelaksana raperda adalah legislatif. Bagaimanapun juga kami sudah semaksimal mungkin untuk meminimalkan banyaknya perda yang tumpang tindih dan yang kurang tepat sasaran,” terangnya kepada Berau Post.
Untuk Sekretariat DPRD Berau, pihaknya akan mendampingi beberapa hal. Termaksud, perjalanan dinas anggota DPRD Berau, jangan sampai ada kejadian seperti tahun lalu terulang kembali.
Ditegaskannya, itu adalah tugas Kejaksaan Negeri Berau, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara. “Ke depan kami siap meningkatkan hubungan yang sinergi, komunikatif, dan koordinasi dengan DPRD Berau maupun sekretariat DPRD Berau,” ucapnya.
Apabila ada kunjungan anggota DPRD, kebijakannya mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Pun jika ada studi banding yang dilakukan Sekretariat DPRD Berau tentunya harus diatur dan ditata agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai itu hanya untuk menghabiskan anggaran tapi tidak ada multiplier effect kepada Kabupaten Berau,” tegasnya.
Pihaknya pun telah memberikan catatan khusus kepada DPRD dan Sekretariat DPRD Berau secara personal, tentunya untuk tujuan kebaikan. Apa yang sudah dilakukan dalam satu tahun belakangan jelas menjadi evaluasi, sedangkan kekurangan yang ada akan dilengkapi dan direncanakan untuk satu tahun ke depan.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengatakan, penandatanganan MoU kali ini merupakan lanjutan dari perjanjian kerja sama yang telah dilakukan tahun lalu, terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
“Berbagai hal yang dibahas di DPRD bisa dikonsultasikan dengan Kejaksaan Negeri Berau supaya terhindar dari permasalahan hukum,” ungkapnya.
Ke depan pihaknya juga akan meminta pendapat hukum terkait perancangan raperda Berau. Opini dari Kejaksaan Negeri Berau tentunya akan dilibatkan. Harapannya sinergitas seperti ini akan terus terbangun.
Disadari pihaknya bukanlah ahli hukum, jelaslah membutuhkan pendampingan dalam hal yang berkaitan dengan hukum tersebut.
“Setahun ke belakang tentu ada evaluasi. Memang lebih khusus secara teknis pada Sekretariat DPRD Berau. Kadang kala ketika studi banding minta pendampingan dari anggota DPRD Berau,” bebernya.
Selaku DPRD Berau, pihaknya siap untuk berkolaborasi. Selama hal itu untuk kemajuan Kabupaten Berau dan menghindari serta meminimalisir permasalahan hukum. (*/aja/arp)


