Legislatif Ajukan Perubahan Nama Jalan, Pengajuan 10 Propamperda

TANJUNG REDEB - Ada 10 rancangan peraturan daerah (Raperda) Berau tahun 2024 yang diusulkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Tiga di antaranya merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, sisanya merupakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Nota kesepahaman antara Pemkab Berau dengan DPRD Berau terkait program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2024 pun telah ditandatangani, Senin (29/4).
Bupati Berau Sri Juniarsih, menyebut, tujuh raperda usulan Pemkab Berau yakni Raperda tentang Pemberian Fasilitas atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Raperda tentang Ketahanan Pangan, Raperda tentang Penghapusan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Kelurahan, Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2045 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Berau.
Dijelaskannya, raperda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah.
Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau penanam modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
Sedangkan pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
Lanjutnya, raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tahun 2025-2045 merupakan amanat dari Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maksudnya sebagai pedoman untuk mendorong pertumbuhan industri secara terarah, terpadu, dan berdaya guna, serta pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.
Untuk raperda ketahanan pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi hak yang melekat pada setiap masyarakat di daerah atas jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dalam rangka pembangunan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.
Pihaknya juga mengusulkan raperda tentang penghapusan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Kelurahan, karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Sebagai penggantinya, pihaknya telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Kelurahan dan Lembaga Adat Kampung/Kelurahan.
"Hal itu sudah sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tadi," ungkapnya.
Selanjutnya, raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diajukan sebagai tindak lanjut dari amanat peraturan yang lebih tinggi untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah daerah diwajibkan membentuk BRIDA yang bertujuan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
Terkait Raperda penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2025-2045 merupakan dokumen strategis Kabupaten Berau, karena sebagai tonggak awal dalam perencanaan pembangunan selama 20 tahun akan datang. Di dalamnya merumuskan arah kebijakan dan visi misi daerah Kabupaten Berau.
RPJPD disusun berdasarkan fakta dan data yang akurat, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang yang dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait termasuk peran serta masyarakat dalam membangun Bumi Batiwakkal menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Terakhir, raperda RTRW Kabupaten Berau yang diajukan merupakan revisi dari Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Berau Tahun 2016-2036. "Diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Berau, namun tetap berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan," terangnya.
Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Madri Pani, menyampaikan, ada tiga raperda usulan dari DPRD Berau. Di antaranya Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Ini dimaksudkan untuk memenuhi legalitas pembentukan peraturan daerah yang bertujuan untuk memperoleh kepastian kewenangan daerah terhadap pengaturan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dan memperoleh petunjuk pemecahan masalah terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Selanjutnya Raperda tentang Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Berau. Dimaksudkan untuk memperoleh kepastian terhadap kewenangan daerah terhadap pengaturan pembentukan dan penguatan BUMK, dan memperoleh petunjuk pemecahan masalah terkait hal itu.
Terakhir, Raperda tentang Pemberian dan Pembentukan Nama-Nama Jalan di Kabupaten Berau. Diungkapkannya, penamaan jalan pada hakekatnya adalah bagian pembangunan arsitektur kota dari pembentukan identitas jati diri sebagai titik orientasi yang mempunyai daya hidup dan mampu dikenal sepanjang perubahan zaman, serta mengakar dari dan pada struktur publik, ekonomi, budaya masyarakat, dan kota.
"Jalan adalah salah satu prasarana transportasi dan sirkulasi, sehingga jalan merupakan salah satu komponen pembentuk arsitektur kota di samping komponen lainnnya," ucapnya.
Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan di Berau menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat, sehingga adanya pemberian nama baru atau perubahan nama-nama untuk jalan dengan tetap memperhatikan sejarah perjuangan bangsa, kepahlawanan, dan ciri-ciri khas Kabupaten Berau.
Menurutnya, nama jalan masih banyak yang diberikan masing-masing oleh masyarakat maupun pengembang, penamaan juga menghilangkan jati diri yang sudah memasyarakat, pun sudah tidak efisien dengan perkembangan di Bumi Batiwakkal.
"Makanya perlu adanya perubahan nama jalan untuk memudahkan pelayanan masyarakat khususnya pengajuan nama jalan," terangnya. (*/aja/sam)



