Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mutasi di Maret Diduga Langgar Aturan

M
PELANTIKAN: Bupati Berau, Sri Juniarisih, saat melantik serta mengukuhkan ratusan ASN di Balai Mufakat, Maret lalu.
PELANTIKAN: Bupati Berau, Sri Juniarisih, saat melantik serta mengukuhkan ratusan ASN di Balai Mufakat, Maret lalu.

TANJUNG REDEB – 22 Maret 2024 lalu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, melakukan mutasi terhadap 160 ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Hal ini mendapat kritikan pedas dari Ketua DPRD Berau, Madri Pani, yang menganggap hal tersebut diduga menyalahi aturan.


Advertisement

Sebab, merujuk pada aturan Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 22 September 2016 telah menandatangani Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangani Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri itu ditegaskan, bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

"Dari jadwal penetapan calon kepala daerah oleh KPU jatuh pada 22 September 2024. Maka ditarik enam bulan ke belakang dari jadwal itu jatuh pada 21 Maret 2024. Oleh sebab itu pelantikan yang telah terlanjur dilakukan pada Jumat (22/3) dibatalkan melalui keputusan bupati," katanya.

Advertisement

Menurut Madri Pani, sebagai bentuk taat aturan maka semua surat keputusan pelantikan atau pengangkatan pada Jumat dibatalkan. Pejabat yang ditunjuk secara otomatis kembali ke posisi jabatan semula.

“Jika tidak taat pada aturan ya dilanjutkan saja. Tapi sebagai pimpinan seharusnya mencontohkan yang baik kepada para ASN dan masyarakat,” tegasnya.

Dengan aturan tersebut, Madri Pani berharap agar mutasi yang dilakukan oleh bupati Berau bisa dibatalkan karena diduga melanggar aturan yang telah diteken oleh Kemendagri. “Saya harap bisa dibatalkan,” tambahnya.

Advertisement

Ia juga menambahkan, kekecewaan PNS juga perlu disuarakan, baru berapa bulan di mutasi ASN sudah kembali dimutasi. Selain itu, ada senioritas tidak pernah diberikan kesempatan. “Banyak keluhan terkait itu. Makanya saya minta mutasi ini dibatalkan,” tuturnya.

Madri juga mempertanyakan terkait kinerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang seharusnya bisa memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang memberikan kenaikan pangkat bagi ASN yang menduduki jabatan struktural.

“Kita juga mempertanyakan soal kinerja Baperjakat, ada salah satu ASN yang baru dimutasi satu bulan, tapi sudah dimutasi kembali,” paparnya.

Merespons hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menuturkan, pihaknya akan mengoordinasikan hal tersebut ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ke Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Dan Kemendagri, karena beberapa daerah juga melakukan mutasi pada tanggal 22 Maret tersebut.

“Jika direkomendasikan untuk dibatalkan, maka akan diurus persetujuannya ke Kemendagri,” paparnya.

Ia melanjutkan, untuk masalah dibatalkan atau tidak, masih menunggu keputusan dari Kemendagri. “Kita hanya menunggu persetujuan dari Kemendagri untuk dilakukan pelantikan kembali,” ujarnya. (sen/sam)

 

 

Advertisement
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi

Artikel Terkait

Perketat Disiplin ASN Kaltara, Asisten III Minta Kepala OPD Awasi Atribut Kerja

Perketat Disiplin ASN Kaltara, Asisten III Minta Kepala OPD Awasi Atribut Kerja

Taufik Hidayat tegaskan penggunaan pakaian dinas dan ketepatan jam kerja wajib dipatuhi seluruh pegawai.

Cegah Narkoba, Pemprov Kaltara Gelar Tes Urine Bagi 500 ASN Untuk Perkuat Integritas Pelayan Publik

Cegah Narkoba, Pemprov Kaltara Gelar Tes Urine Bagi 500 ASN Untuk Perkuat Integritas Pelayan Publik

Pemeriksaan PNS dan PPPK di Kantor Gubernur dilaksanakan Bakesbangpol bersama BNNP dalam agenda RAD P4GN.

Petakan Karier ASN, BKD Kaltara Siapkan Program PANDU TALENTA pada 21-22 Oktober 2026 Mendatang

Petakan Karier ASN, BKD Kaltara Siapkan Program PANDU TALENTA pada 21-22 Oktober 2026 Mendatang

Kepala BKD Andi Amriampa sebut verifikasi data kepegawaian krusial dukung pemetaan kompetensi aparatur.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer