Ada Peran Legislatif di Setiap Program Pemkab Berau yang Berjalan
madri 
TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani mewanti-wanti Bupati Berau, Sri Juniarsih terkait klaim program yang dijalankan. Sebab, dari banyak program tersebut, ada peran eksekutif maupun instruksi langsung dari Presiden.
Salah satunya soal kenaikan gaji ASN. Ia menjelaskan berdasarkan amanat Pasal 58 Ayat 1 PP nomor 12 tahun 2019 yang berbunyi Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Jika kenaikan gaji ASN 8 persen, sudah instruksi Presiden Jokowi. Dan pemda wajib ikuti arahan tersebut,” tegasnya,
Apa yang ditentukan pemkab, menurutnya tentu harus dengan persetujuan DPRD Berau. Bukan semata kebijakan satu pihak saja. Sehingga ia meminta jangan pernah gembar gemborkan bahwa hanya satu pintu saja untuk mengeluarkan satu kebijakan.
“Setuju dengan kenaikan, honor dan tunjangan, tapi harus memperhatikan fiskal dan rasio. Antara belanja operasional dan belanja publik. Sedangkan kenaikan 8 persen itu sudah jelas instruksi presiden bukan bupati,” tegasnya.
Dikatakan Madri, program pemerintahan yang berjalan saat ini merupakan bentuk kerja sama semua pihak, baik itu eksekutif maupun legislatif. “Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa itu programnya sendiri, harus ingat bahwa sebuah program berjalan dengan baik itu adalah karena semua bekerja. Eksekutif bekerja, legislatif pun turut bekerja. Jadi jangan seolah-olah hanya Bupati saja yang bekerja hingga program itu terealisasi,” katanya.
Seluruh program yang dicanangkan hingga akhirnya terwujud untuk kesejahteraan masyarakat Bumi Batiwakkal, ditegaskannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan bersama DPRD Berau.
“Ini uang rakyat yang diberikan dalam bentuk APBD dan harus kembali ke rakyat dalam bentuk skala prioritas. Legislatif pun turut berperan di dalamnya, kalau tidak disetujui legislatif, apapun programnya juga tidak akan berjalan,” jelasnya.
Ia pun berharap seluruh program yang dilaksanakan dengan menggunakan APBD dan melibatkan banyak pihak berkaitan di dalamnya, harus disebutkan sebagai program bersama. “Intinya kalau yang bekerja itu bukan hanya bupati di dalamnya, itu adalah program dan kerja bersama,” pungkasnya. (hmd/adv/arp)
