
TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta skala prioritas (SP) bisa dipenuhi usai banyaknya usulan yang masuk saat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, sebelum melaksanakan Musrebang tingkat kecamatan, tentu pihak aparatur kampung telah melakukan musrenbang tingkat kampung. Usulan yang dianggap prioritas dikemukakan pada bupati saat musrenbang kecamatan.
“Jangan sampai ada kakam yang mengaku sudah mengusulkan bertahun-tahun, namun tidak dilakukan,” katanya. Ia menerangkan, aturan dasar pelaksanaan Musrenbang yakni UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam amanat UU dan PP tersebut jelas, di mana adanya musrenbang bisa menjadi acuan dasar pembangunan.
“Sekarang jika hanya musrenbang diadakan sebagai ajang seremonial saja, menggugurkan kewajiban. Saya rasa lebih baik tidak usah dilakukan. Kasihan para kakam, sudah berharap tapi tidak terealisasi,” tegasnya.
Ia berharap ke depannya, dari program skala priortas itu, menjadi kewajiban pemkab dalam penganggaran berdasarkan SIPD. Untuk apa ada musrenbang kampung dan kecamatan, tapi dalam tapi dalam musrenbang kabupaten hilang untuk SP 1.
“Saya akan memperjuangkan dan mengusahakan, 1 kampung 1 usulan prioritas. Itu yang menjadi pijakan untuk dianggarakan,” tutupnya. (hmd/adv/arp)
