Dana BSU Segera Meluncur, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Perusahaan Tertib Administrasi Data


BERAU POST – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi sorotan hangat serta angin segar di kalangan pekerja tanah air.
Sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial menyeluruh, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmen penuhnya untuk mengawal ketat proses verifikasi serta validasi data calon penerima subsidi.
Langkah itu diambil guna memastikan dana bantuan dari pemerintah benar-benar jatuh ke tangan pekerja yang berhak secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran tanpa ada celah penyalahgunaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Berau, Hadi Kurniawan menjelaskan, antusiasme para pekerja terhadap program BSU ini terpantau sangat tinggi di berbagai sektor.
Ia mengingatkan agar para pekerja tidak gampang percaya pada informasi simpang siur di luar sana dan tetap berpatokan pada regulasi serta ketentuan resmi yang berlaku.
“Kami ingin memastikan proses penyaluran ini berjalan transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada pekerja yang sebenarnya berhak malah terlewat, hanya karena data administratif di perusahaan belum diperbarui,” ujar Hadi.
Berdasarkan regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), BSU disalurkan kepada pekerja dengan skema bantuan finansial sebesar Rp 300.000 per bulan, yang dibayarkan sekaligus untuk periode tiga bulan, sehingga total dana yang diterima pekerja mencapai Rp900.000.
Hadi memaparkan secara rinci beberapa kriteria utama bagi pekerja yang berhak menerima BSU. Di antaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah secara hukum, tercatat secara aktif sebagai peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga batas waktu yang telah ditentukan, serta memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan, atau mengikuti penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah
Minimum Provinsi (UMP) bagi daerah yang nilai minimumnya berada di atas angka tersebut.
Selain kriteria dasar tersebut, Hadi juga menegaskan penerima BSU bukanlah dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima program bantuan sosial pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum proses penyaluran gelombang ini dieksekusi secara masif.



