Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kumpulkan Pejabat Administrator Pusat dan Daerah, Sekjen ATR/BPN: Pelayanan Harus Tetap Optimal

N
Penulis: Nurismi❯
PENGARAHAN INTEGRITAS DAN PELAYANAN: Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengumpulkan seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia di Aula Prona, Jakarta, untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan berintegritas.
PENGARAHAN INTEGRITAS DAN PELAYANAN: Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengumpulkan seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia di Aula Prona, Jakarta, untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan berintegritas.

BERAU POST
 - Menyikapi permasalahan yang sedang terjadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengumpulkan seluruh Pejabat Administrator dari seluruh Indonesia. Ia berpesan pelayanan untuk masyarakat harus tetap berjalan secara optimal.

Advertisement

“Apa pun kondisi yang dihadapi oleh sebuah organisasi, pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik,” ujar Sekjen ATR/BPN kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Indonesia yang hadir secara daring maupun luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (16/09/2026).

Untuk menjaga keberlangsungan layanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat, Sekjen ATR/BPN mengingatkan jajaran untuk menjadikan integritas sebagai prioritas dan budaya kerja.

“Seluruh satker harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Advertisement

Penguatan pengawasan juga menjadi bagian dari upaya pembenahan internal yang terus dijalankan Kementerian ATR/BPN, dari pusat hingga ke satuan kerja (Satker) daerah.

Untuk itu, Dalu Agung Darmawan menyampaikan kepada para Pejabat Administrator untuk meningkatkan pengawasan yang melekat terhadap seluruh proses pelayanan.

Evaluasi perlu dilakukan secara berkala, khususnya terhadap titik-titik pelayanan yang memiliki risiko terjadinya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan.

Advertisement

Sejalan dengan penguatan pengawasan, Kementerian ATR/BPN juga menyediakan beberapa saluran pengaduan yang bisa masyarakat gunakan, antara lain SP4N-LAPOR!, Hotline WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000, maupun aplikasi TUNTAS. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah BPN setempat.

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Sekjen ATR/BPN meminta agar seluruh pimpinan Satker memposisikan diri sebagai role model.

Menurutnya setiap pemimpin harus memberikan contoh dalam bekerja dan disiplin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

“Seluruh jajaran, Satker di Kantah dan Kanwil tetap menjaga solidaritas dan soliditas organisasi. Seluruh jajaran harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga (nilai) institusi,” pungkas Sekjen ATR/BPN. (SG/JR)

Advertisement

Artikel Terkait

Terima Barang Rampasan Negara dari KPK, Sekjen ATR/BPN: Mendukung Layanan ke Masyarakat

Terima Barang Rampasan Negara dari KPK, Sekjen ATR/BPN: Mendukung Layanan ke Masyarakat

Kementerian ATR/BPN terima aset rampasan negara Rp763 juta dari KPK untuk dukung layanan kedinasan.

Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

Kementerian ATR/BPN imbau warga balik nama sertipikat warisan untuk cegah sengketa dan permudah aset.

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan tegaskan GTRA jadi instrumen penting urai konflik pertanahan di daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer